ARUSBAWAH.CO - Rasionalisasi anggaran sebesar Rp8 miliar oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda jadi sorotan Komisi IV DPRD.
Langkah rasionalisasi ini dikhawatirkan berdampak pada pelayanan dasar, terutama di puskesmas yang menjadi ujung tombak layanan kesehatan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahroni Pasie, menegaskan bahwa pengawasan ketat harus dilakukan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan pelayanan publik.
“Pengalihan dana bukan berarti mematikan layanan. Tapi tetap harus dipastikan mendukung sektor kesehatan, khususnya puskesmas,” ujarnya usai rapat dengar pendapat dengan Dinkes pada Selasa (1/7/2025).
Meski laporan serapan anggaran dinilai cukup baik, Novan menyoroti masih adanya keluhan warga terkait layanan kesehatan.
Bahkan, rumah sakit besar seperti RSUD Abdul Moeis pun tak luput dari aduan.
Salah satu kasus yang sempat mencuat adalah kekosongan sopir ambulans di Puskesmas Sungai Siring.
Meski sudah ditangani dan kini telah tersedia petugas jaga 24 jam, kejadian tersebut menunjukkan pentingnya distribusi SDM dan fasilitas secara merata di seluruh wilayah Samarinda, termasuk daerah pinggiran.
“Evaluasi di lapangan harus terus dilakukan. Jangan sampai penghematan anggaran justru memperburuk akses layanan kesehatan bagi warga yang paling membutuhkan,” tegas Novan.
Dalam rapat tersebut, Komisi IV juga menuntut transparansi lebih dari Dinkes dalam menyusun program-program strategis.
Menurut Novan, keterbukaan informasi sangat penting agar DPRD dan publik bisa mengawal arah penggunaan anggaran.
“Setiap rupiah harus jelas arahnya. Jangan sampai program hanya indah dalam dokumen tapi kosong dalam implementasi,” ujarnya.
Komisi IV memastikan akan terus mengawal jalannya kebijakan kesehatan daerah, mulai dari penguatan layanan dasar, ketersediaan tenaga medis, hingga fasilitas pendukung di puskesmas. (adv)
