ARUSBAWAH.CO -  Rasionalisasi anggaran sebesar Rp8 miliar oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Samarinda jadi sorotan Komisi IV DPRD.

Langkah rasionalisasi ini dikhawatirkan berdampak pada pelayanan dasar, terutama di puskesmas yang menjadi ujung tombak layanan kesehatan masyarakat.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahroni Pasie, menegaskan bahwa pengawasan ketat harus dilakukan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan pelayanan publik.

“Pengalihan dana bukan berarti mematikan layanan. Tapi tetap harus dipastikan mendukung sektor kesehatan, khususnya puskesmas,” ujarnya usai rapat dengar pendapat dengan Dinkes pada Selasa (1/7/2025). 

Meski laporan serapan anggaran dinilai cukup baik, Novan menyoroti masih adanya keluhan warga terkait layanan kesehatan.

Bahkan, rumah sakit besar seperti RSUD Abdul Moeis pun tak luput dari aduan.

Salah satu kasus yang sempat mencuat adalah kekosongan sopir ambulans di Puskesmas Sungai Siring.