ARUSBAWAH.CO -  Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan keprihatinannya terhadap lemahnya pengawasan terhadap aktivitas tambang ilegal, khususnya yang terjadi di wilayah Kebun Raya Unmul.

Ia menyoroti bahwa sebagian kawasan hutan yang masuk dalam status Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) justru dibabat demi kepentingan pertambangan liar.

Menurut Deni, kejadian ini menunjukkan adanya kelemahan sistem pengawasan, yang sebagian besar tanggung jawabnya berada di tingkat pemerintah pusat.

“Peristiwa ini mengindikasikan bahwa baik pemerintah provinsi maupun pusat belum cukup tanggap dalam mengawasi aktivitas ilegal di kawasan hutan konservasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa wilayah terdampak merupakan bagian dari hutan pendidikan seluas 300 hektare, namun sekitar 3,5 hektare di antaranya telah mengalami kerusakan akibat kegiatan pertambangan yang diduga tanpa izin.

Penanganan kasus ini, kata Deni, berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK) serta pengawasan teknis dari Inspektur Tambang.