ARUSBAWAH.CO -  Di balik angka-angka besar dalam APBD, ada satu hal yang mulai disorot serius oleh DPRD Kota Samarinda: kejelasan data dan dampak nyata bagi masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah tak lagi cukup hanya soal penyerapan anggaran—tetapi harus terukur, transparan, dan berdampak langsung.

Dalam keterangannya, Selasa (21/4/2026), Iswandi mengingatkan bahwa DPRD memiliki landasan kuat untuk menolak kebijakan anggaran yang tidak disertai indikator jelas.

Ia bahkan secara tegas menyinggung komposisi belanja modal yang dinilai masih belum ideal.

“Kalau belanja modal di bawah 22 persen dan tidak ada program konkret penciptaan 5 ribu lapangan kerja, itu bisa jadi alasan kami untuk menolak,” ujarnya.

Belanja Besar, Dampak Dipertanyakan

Sorotan tidak berhenti di situ. Berdasarkan data APBD 2025, total anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mencapai sekitar Rp173,2 miliar.

Namun, lebih dari separuhnya—sekitar Rp64,9 miliar—tersedot untuk belanja operasional.

Bagi DPRD, angka ini bukan sekadar statistik. Ini adalah cermin dari arah kebijakan anggaran.

“Sebagian besar habis untuk operasional. Lalu parameter keberhasilannya apa? Selama ini lebih banyak administratif,” kata Iswandi.