“Pendidikan dianggap tidak penting, selama anak bisa menghasilkan uang. Padahal efek jangka panjangnya sangat serius,” lanjutnya.

Akibat pernikahan dini, banyak anak yang harus putus sekolah, kehilangan akses terhadap layanan kesehatan, bahkan mengalami kekerasan rumah tangga akibat ketidaksiapan menjalani peran sebagai pasangan maupun orang tua.

Puji mendorong agar pendekatan pemerintah tidak hanya berupa larangan, tapi juga dengan memperkuat layanan edukasi, pendampingan psikologis, serta penyediaan ruang aman bagi remaja.

Ia menekankan bahwa label "kota layak anak" harus diiringi langkah nyata dan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan anak-anak.

“Kita perlu solusi yang menyentuh akar persoalan. Edukasi, konseling, dan ruang aman harus diperluas, bukan hanya seremonial,” pungkasnya. (adv)