Namun secara keuangan, setiap tambahan modal dari pemerintah daerah tetap harus disetujui DPRD Kaltim.

Lebih lanjut, dalam data struktur kepemilikan menunjukkan, mayoritas saham Bankaltimtara dikuasai Pemprov Kaltim sebesar 64,51 persen.

Sisanya 35,49 persen tersebar di Pemprov Kalimantan Utara serta kabupaten/kota di dua provinsi tersebut.

Komposisi itu membuat keputusan sepenuhnya berada di tangan pemegang saham melalui RUPS.

Dua Nama Calon Direktur Utama Sudah Muncul

Kemudian di rapat itulah, awal Maret lalu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengumumkan dua nama calon Direktur Utama baru, Romy Wijayanto dan Amri Mauraga.

Keduanya disebut telah lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu nama itulah yang nantinya akan menggantikan Direktur Utama saat ini, Muhammad Yamin, yang sebenarnya masih memiliki sisa masa jabatan hingga tahun 2028.

Namun di tengah percepatan pergantian itu, DPRD Kaltim tetap berada di luar proses.

Minim Transparansi, DPRD Persoalkan Akses Pengawasan

Hasanuddin mengakui, selama ini DPRD Kaltim tidak pernah menerima undangan RUPS.

“Kita enggak dilibatkan mungkin karena memang ada tim yang dibentuk pemerintah,” katanya.

Meski secara aturan tidak dilanggar, kondisi itu dinilai menyisakan persoalan transparansi.