DPRD meminta laporan mingguan beserta dokumentasi foto agar bisa memantau kemajuan pembangunan.

“Harusnya BBPJN ada melakukan komunikasi dengan kami terkait pembangunannya seperti apa. Terus foto-fotonya dilampirkan, sehingga kami bisa tahu kemajuannya laporan pengerjaan perminggu,” tegas Hasanuddin.

DPRD menilai pembangunan ulang fender yang sebelumnya rusak berlangsung lambat.

Hasanuddin menekankan, pengerjaan seharusnya tidak lebih dari enam bulan, sesuai janji sebelumnya.

“Kita minta waktu pengerjaan jangan sampai 1 tahun. Masalahnya sudah lewat 6 bulan. Waktu zaman Pak Hendro Satrio (Kepala BBPJN Kaltim sebelumnya) sejak Februari 2025 lalu, beliau menjanjikan waktu 6 bulan,” terangnya.

“Artinya harusnya sudah selesai. Tapi ternyata baru dikerjakan sejak 26 Oktober lalu. Berarti baru 1 bulan pelaksanaan pengerjaannya dan progresnya baru 6 persen,” tambah Hasanuddin.

Selain masalah keterlambatan, DPRD mempertanyakan status kepemilikan fender. 

Hasanuddin meminta Komisi II DPRD segera menanyakan surat keputusan resmi terkait aset ini ke Kementerian Pekerjaan Umum.