ARUSBAWAH.CO -  Beberapa langkah dilakukan Pemprov Kaltim untuk bisa menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Salah satunya adalah merapikan sumber daya manusia (SDM) dan kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) di Kaltim. 

Langkah awal dilakukan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud dengan melakukan seleksi unsur pimpinan Perusda Kaltim. 

Hal itu sudah dilakukan, dengan terpilihnya beberapa nama, yakni: 

• Direktur Operasional PT Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS), Adhigustiawarman
• Ruswan – Direktur Operasional PT Migas Mandiri Pratama Kaltim
• Abdul Azis Muslim – Direktur Keuangan dan SDM PT Migas Mandiri Pratama Kaltim
• Muchammad Alfian – Direktur Operasional PT Ketenagalistrikan Kaltim
• Rano Hardani – Direktur Operasional dan SDM PT Kaltim Melati Bhakti Satya
• Dovist Calvino – Direktur Keuangan PT Kaltim Melati Bhakti Satya
• serta beberapa nama lainnya (unsur direksi BUMD) 

Tak cuma itu, langkah lanjutan juga ada pada Perusda MBS, dimana diminta untuk bisa menyetorkan PAD di pengelolaan wisma atlet di Kadrie Oening, Samarinda. 

MBS ditunjuk Rudy untuk operasionalkan Wisma Atlet Kalimantan Timur menjadi hotel bintang 3. 

MBS lalu bekerja sama dengan pihak swasta, Phinisi Hospitality Group, yang dikenal berpengalaman mengelola jaringan hotel di beberapa kota besar di Indonesia.

Pemprov Kaltim juga sudah menetapkan pembagian hasil laba bersih 35 persen untuk Pemprov dan 65 persen untuk MBS.

Skema ini dimaksudkan untuk mendorong MBS lebih aktif mengelola aset daerah agar mampu menghasilkan PAD. 

Dewan Minta Target Nyata ke Pembagian Dividen 

Soal langkah Pemprov Kaltim ini, anggota DPRD Kaltim, Husni Fachruddin menyampaikan bahwa dirinya yang duduk di Komisi II terus memantau perkembangan Perusda. 

Ia katakan, langkah-langkah yang dilakukan Pemprov pada perusda itu, seluruhnya akan bermuara pada satu titik, yakni bagaimana pada akhirnya dividen dari perusda kepada sang pemilik. 

"Intinya pada pembagian keuntungan perusahaan kepada pemiliknya—kalau di BUMD, ya berarti kepada pemerintah daerah. Kepada Pemprov Kaltim," kata Ayub, demikian ia biasa disapa. 

Soal pembagian dividen ini, Ayub menilai adalah hal yang harus terang dipublikasikan para direksi perusda kepada publik. 

Ia mencontohkan beberapa kasus untuk BUMD di luar provinsi Kaltim, yang terpantau pernah membukukan dividen besar pada daerah. 

Semisal BUMD di Jakarta, yakni Perumda PAM Jaya pada tahun 2023 lalu, dari laporan resmi perusahaan menunjukkan laba bersih mencapai Rp1,247 triliun. 

Ada juga misalnya PT Jakarta Propertindo (Jakpro), yang menurut Ayub, meski belum menyetor dividen, nilai aset Jakpro yang sangat besar serta proyek-proyek jangka panjangnya membuat perusahaan ini masih dianggap sebagai tulang punggung pembangunan daerah

Di tingkat kota, ada PT Migas Bekasi menjadi salah satu contoh bagaimana BUMD skala kecil-menengah dapat berkembang menjadi penyumbang PAD.

Berdasarkan laporan RUPS terakhir, perusahaan ini sudah menyetorkan total dividen sekitar Rp3,7 miliar, terdiri dari pembagian untuk kinerja 2023 dan 2024.

"Nah, kita ingin, ada wartawan diundang oleh direksi perusda, kemudian menyampaikan soal konferensi pers pembagian dividen kepada pemda. Itu yang harus direksi-direksi ini pikirkan bagaimana caranya," jelas Ayub. 

Hal inilah yang akan ia kejar dalam rapat-rapat Komisi II DPRD Kaltim dengan pihak-pihak Direksi BUMD yang baru terpilih. 

"Ketika mereka dipilih, harusnya sudah ada rencana itu, Bagaimana Perusda bisa sehat, bagaimana perusda bisa ikut sokong pertumbuhan PAD. Kalau itu mereka tidak mengerti, ya wajar jika gubernur mengganti saja unsur direksi BUMD-nya," pungkasnya. (sobizz/pra)