“Untuk pengerukan, mohon maaf, sampai sekarang informasinya belum kami terima. Kita tunggu koordinasi lebih lanjut agar semuanya jelas,” ungkapnya.

Salehuddin menegaskan bahwa DPRD Kaltim tetap berkomitmen mengawal proses pengerukan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, khususnya di wilayah yang menjadi kewenangan provinsi, seperti Kubar dan Mahulu.

DPRD Kaltim juga memastikan aspirasi masyarakat tetap menjadi pertimbangan dalam setiap keputusan terkait pengerukan.

“Kita fokus pada wilayah yang memang menjadi kewenangan provinsi, termasuk prioritas di Kubar dan Mahulu. Namun sebagian besar lokasi tetap ditentukan oleh Kemenhub,” tuturnya.

Dengan pengawasan yang lebih terarah, DPRD Kaltim berharap program pengerukan bisa berjalan optimal dan memberikan dampak nyata bagi kelancaran transportasi perairan serta aktivitas ekonomi warga.

(adv)