ARUSBAWAH.CO - Program pengerukan perairan di Kalimantan Timur kembali mendapat perhatian dari DPRD Kaltim.

Masyarakat dan sejumlah pihak mempertanyakan perkembangan program tersebut serta siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya.

Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menjelaskan bahwa meskipun DPRD terus memantau isu ini, kewenangan utama terkait pengerukan berada pada Kementerian Perhubungan.

Karena itu, DPRD Kaltim hanya dapat memberikan dukungan melalui fungsi pengawasan dan memastikan koordinasi antara pemerintah provinsi dan kementerian berjalan sebagaimana mestinya.

“Sejauh yang saya tahu memang ada beberapa kewenangan di provinsi, tetapi mayoritas berada di Kementerian Perhubungan. Untuk program yang digagas Gubernur, kami juga belum menerima informasi lengkap,” ujar Salehuddin. 

Ia menambahkan bahwa pihaknya masih menunggu penjelasan resmi mengenai jadwal, lokasi, serta rencana teknis pengerukan dari instansi terkait, agar pelaksanaannya dapat sesuai prioritas pemerintah provinsi.