Melalui skema ‘guru keliling’ yang mulai dijalankan pada 2026 mendatang, guru-guru akan dikirim langsung ke kampung-kampung yang tidak memiliki SMA.

Kebijakan ini pun didukung insentif khusus bagi para pengajar yang bersedia mengabdi di wilayah sulit.

“Kami identifikasi beberapa daerah tanpa SMA, dan rencananya guru akan ditugaskan langsung mengajar di sana,” jelas Darlis.

Program ini bukan sekadar menghadirkan guru, melainkan menghadirkan harapan bahwa setiap anak di Kalimantan Timur berhak merasakan pendidikan berkualitas tanpa harus meninggalkan tanah kelahirannya.

Dengan skema baru ini, ribuan pelajar yang sebelumnya kesulitan menjangkau sekolah akan mendapat akses pembelajaran langsung, bahkan di tengah hutan, daerah pesisir, atau pedalaman.

DPRD Kaltim bersama Pemprov dan Disdik berharap pendekatan ini mampu memangkas kesenjangan pendidikan secara sistematis.

Lebih dari sekadar membuka bangku belajar, program ini ingin memastikan masa depan yang lebih cerah dan setara bagi generasi muda di seluruh penjuru Kaltim. (adv)