ARUSBAWAH.CO - DPRD Kalimantan Timur mendesak pemerintah provinsi untuk menambah bankeu tahun depan, menyusul lambannya pembangunan jalan di Kabupaten Paser dan Penajam Paser Utara (PPU).

Kedua wilayah tersebut dianggap sangat strategis karena berperan sebagai daerah penyangga utama dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim, Abdurahman KA, menyampaikan bahwa anggaran pembangunan jalan di PPU dan Paser masih terbatas dan belum memenuhi kebutuhan di lapangan.

"Bankeu untuk 2025 ini sekitar Rp200 miliar lebih. Tapi ini belum cukup untuk menjawab kebutuhan pembangunan jalan yang mendesak, apalagi di dua daerah penyangga IKN," ucap Abdurahman.

Percepatan pembangunan jalan menurutnya tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga berperan dalam mendukung logistik, konektivitas, dan mobilitas kawasan IKN.

Abdurahman berpendapat bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur di PPU dan Paser akan mempengaruhi kecepatan pengembangan kawasan ibu kota negara baru.