“Dengan begitu, kontribusi ke daerah dapat meningkat dan PAD Kaltim dapat bertambah,” ujar Sabaruddin, Senin (17/11/2025).

Sektor yang paling banyak menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kaltim saat ini masih berasal dari batu bara, minyak, dan gas. 

Oleh karena itu, perubahan Ranperda ini dianggap strategis untuk memaksimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam tersebut.

“Potensi minyak dan gas di Kaltim begitu signifikan. Dengan dilakukan perubahan dua Ranperda ini, maka diharapkan dapat lebih oprimal lagi pengelolaannya,” kata Sabaruddin.

Politisi Partai Gerindra itu menambahkan, revisi Ranperda PT MMP juga menyesuaikan ketentuan nasional dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016, terkait ketentuan penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. 

Penyesuaian ini dianggap penting agar Perda yang ada tetap relevan dengan regulasi nasional.