Dengan perubahan tersebut, tugas DPMPD meluas ke aspek perencanaan sarana air minum, sanitasi, dan perumahan yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Namun, sebagai pembina, DPMPD tidak bertugas menangani teknis atau infrastruktur langsung.

Fokusnya adalah membina dan meningkatkan kapasitas kelompok pengelola di lapangan, khususnya Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP-SPAMS).

Ia menerangkan, KP-SPAMS merupakan unit pengelola sarana air minum dan sanitasi di tingkat desa.

Sayangnya, banyak kelompok di desa-desa itu yang mangkrak setelah dibentuk.

“Sejak program Pamsimas dilaksanakan antara 2018 hingga 2022, terdapat 312 desa di Kaltim yang mendapatkan program ini," ungkapnya.