ARUSBAWAH.CO -  Direktur Kredit PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara), Siti Aisyah, memilih diam saat dicecar wartawan terkait dugaan kredit nunggak senilai Rp235 miliar yang menyeret nama PT Hasamin Bahar Lines (HBL) dan dikaitkan dengan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud.

Peristiwa itu terjadi usai Siti Aisyah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung E Kantor DPRD Kalimantan Timur, Karang Paci, Samarinda, Senin (13/4/2026).

Rapat yang dimulai sekitar pukul 13.30 WITA itu berlangsung tertutup untuk publik dan baru berakhir sekitar pukul 17.27 WITA.

Rapat itu membahas pemberian fasilitas kredit Rp280 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sejak siang, sejumlah wartawan telah menunggu di sekitar pintu keluar ruang rapat.

Bahkan, mereka berjaga di beberapa akses pintu di lantai satu, mengantisipasi kemungkinan jalur keluar pejabat bank pelat merah tersebut.

Begitu pintu terbuka, suasana langsung berubah.

Wartawan yang telah menunggu hampir lima jam spontan berdiri dan bergerak mendekat.

Siti Aisyah yang keluar dari ruang rapat langsung dikerumuti dan dicegat untuk dimintai keterangan.

Namun, alih-alih memberikan penjelasan, Siti Aisyah justru memilih diam dan terburu-buru meninggalkan ruang rapat.

Ia hanya tersenyum tipis sambil menunduk, tanpa menatap wajah wartawan yang terus melontarkan pertanyaan.

“Ibu, bu bagaimana soal kredit macet Rp235 miliar PT Hasamin?” tanya salah satu wartawan.

Tak ada jawaban.

Langkah Siti Aisyah justru semakin cepat.

Ia terus berjalan menuju mobil dinasnya tanpa memberi ruang bagi wawancara lanjutan.

Beberapa staf yang mendampinginya terlihat membuka jalan di tengah kerumunan wartawan yang terus mengejar dari sisi kanan dan kiri.

Situasi doorstop (cegat pintu) berlangsung singkat.

Pertanyaan demi pertanyaan dilontarkan, mulai dari dugaan kredit macet, proses pemberian pinjaman, hingga kaitan dengan ketua DPRD Kaltim 

Namun, semuanya tak mendapat respons satu katapun.

Siti Aisyah memilih tetap bungkam.

Ia langsung masuk ke dalam mobil tanpa membuka kaca jendela.

Tak ada satu pun pernyataan yang keluar di mulutnya.

Tak lama kemudian, mobil ia tumpangi meninggalkan halaman kantor DPRD Kaltim.

Hasanuddin Mas’ud Bantah Keterkaitan dengan PT HBL

Pemberitaan Arusbawah.co sebelumnya, Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, sudah menjawab pertanyaan wartawan soal dugaan kredit nunggak disebut senilai Rp235 miliar di Bankaltimtara yang menyeret nama PT Hasamin Bahar Lines (HBL) dan dikaitkan dengan dirinya.

Pria yang akrab disapa Hamas itu membantah tegas keterlibatan, baik secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai pihak yang terafiliasi dengan perusahaan tersebut.

“Saya enggak punya kredit. Saya juga enggak ada di perusahaan itu. Jadi jangan dikait-kaitkan,” ujar Hamas saat ditemui wartawan di kantornya, Karang Paci, Selasa (7/4/2026) lalu.

Hamas bahkan berulang kali dengan tegas menyebut dirinya bukan pihak yang tepat untuk memberikan klarifikasi atas isu kredit jumbo tersebut.

Kata dia, yang harus menjawab justru pihak perbankan, dalam hal ini Bankaltimtara sebagai kreditur.

“Yang harus menjawab itu BPD. Ditanya ke mereka saja, benar atau tidak. Masa saya yang harus mengklarifikasi,” katanya.

Ia kemudian menyinggung logika sistem perbankan yang menurutnya tidak mungkin sembarangan dalam menyalurkan kredit, apalagi dalam jumlah besar.

Hamas menyebut ada pengawasan berlapis dari berbagai lembaga negara.

“Di lembaga keuangan itu ada OJK, ada BPK. Masa bisa sih? Secara logika enggak mungkinlah,” tegasnya.

Lebih jauh, Hamas memaparkan kronologi terkait perusahaan yang namanya ikut disebut dalam isu tersebut.

Kata dia, PT Hasamin Bahar Lines (HBL) itu berdiri pada 2011, jauh sebelum dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Kaltim.

“Perusahaan itu sejak 2011. Saya jadi anggota DPRD itu 2019, sekarang periode kedua. Jadi enggak relevan kalau dikaitkan,” pungkasnya.

Data BPK Ungkap Kredit Macet PT HBL Sejak 2014

Lebih jauh, data yang dihimpun, PT Hasamin Bahar Lines (HBL) merupakan perusahaan yang bergerak di sektor jasa angkutan laut, khususnya pengoperasian kapal tugboat dan tongkang.

Perusahaan itu disebut berdiri sejak 2011.

Pada tahun yang sama, perusahaan tersebut diketahui memperoleh fasilitas kredit dari Bankaltimtara dengan total pinjaman mencapai Rp235,8 miliar.

Kredit itu disebut digunakan untuk pembelian 10 unit kapal tugboat dan 10 unit tongkang berukuran 300 feet.

Hal itu, berdasarkan temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2018.

Data BPK 2018 mencatat kredit itu masuk dalam kategori macet atau kolektibilitas bermasalah.

Data BPK juga menunjukkan, pembayaran terakhir dilakukan pada September 2014.

Setelah itu tercatat, tidak ada lagi kewajiban yang dipenuhi.

Tercatat, tunggakan pokok pada periode Januari, Februari, Maret, April, hingga September 2014 mencapai lebih dari Rp7,33 miliar.

Sementara dalam data BPK disebutkan tunggakan bunga menembus angka lebih dari Rp23,99 miliar.

Struktur Perusahaan dan Keterkaitan Grup Usaha

PT HBL juga diketahui tergabung dalam satu grup usaha bersama sejumlah entitas lain, di antaranya PT Samudera Karya Energi, PT Barokah Bersama Perkasa, PT Sinar Pasifik, dan PT Nurfaidah Jaya Angkasa.

Dalam struktur perusahaan, posisi komisaris disebut-sebut dipimpin oleh Nurfaidah yang diketahui merupakan istri dari Hamas.

Hingga kini, belum ada penjelasan dari pihak Bankaltimtara terkait duduk perkara kredit tersebut, termasuk mekanisme pemberian pinjaman, proses pengawasan, hingga langkah penyelesaian kredit macet yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.

Sementara itu, redaksi Arusbawah.co terus melakukan upaya-upaya konfirmasi lanjutan terhadap pihak-pihak terkait masih terus dilakukan.

(wan)