Kritik serupa juga disampaikan dewan Akhmed Reza Pahlevi.

Ia menilai seorang kepala daerah seharusnya mampu membedakan urusan keluarga dan urusan pemerintahan.

“Gubernur harus bisa bedakan mana urusan keluarga, mana urusan pemerintahan,” ujar Reza.

Sementara itu, dewan Sabaruddin Panrecalle menyoroti cara Rudy membandingkan posisi kepala daerah dengan presiden.

“Enggak bisa kepala daerah dibandingkan dengan presiden. Itu jauh. Harus hati-hati berkomentar,” katanya.

Rudy Mas’ud Minta Maaf dan Hapus Keterlibatan Keluarga di Pemerintahan

Desakan publik akhirnya membuat Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui video resmi berdurasi 4 menit 25 detik pada Senin (27/4/2026).

“Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujar Rudy.

Dalam pernyataan itu, Rudy juga memastikan akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk posisi wakil ketua TAGUPP yang sebelumnya diisi Hijrah Mas’ud.

“Sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik mulai esok saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” katanya.

Ia juga meminta maaf karena telah menyeret nama pimpinan nasional dalam polemik tersebut.

“Terkait dengan pernyataan saya sebelumnya yang dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya,” pungkas Rudy Mas’ud.

(wan)