ARUSBAWAH.CO -  Budisatrio Djiwandono merespons ucapan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud yang sempat membandingkan relasi dirinya dengan sang adik, Hijrah Mas’ud, dengan hubungan Presiden RI Prabowo Subianto dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo.

Saat ditanya redaksi Arusbawah.co terkait ucapan Rudy Mas’ud yang membandingkan posisi Hijrah Mas’ud dengan Hashim Djojohadikusumo, Budisatrio Djiwandono meminta pemimpin harus bersikap bijaksana dalam bersikap.

“Sebagai pemimpin pokoknya bijaksanalah kira-kira begitu,” ujar Budisatrio Djiwandono singkat usai menghadiri rapat tertutup bersama tokoh masyarakat dan kader Gerindra di Harris Hotel, Samarinda, Jumat (8/5/2026) sore.

Keponakan Presiden Prabowo itu tidak menanggapi panjang soal perbandingan Rudy Mas’ud dengan hubungan Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo.

Ia justru memilih mengalihkan pembicaraan pada pembangunan kaltim.

“Pokoknya sama-sama kita kawal Kalimantan Timur potensinya besar menjadi roda ekonomi,” lanjutnya sambil meninggalkan ruang rapat.

Profil Singkat Budisatrio Djiwandono, Keponakan Presiden Prabowo dari Dapil Kaltim

Budisatrio diketahui merupakan keponakan Presiden RI Prabowo Subianto.

Saat ini ia duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Kaltim.

Ia merupakan anak dari Bianti Djiwandono yang merupakan kakak kandung Presiden Prabowo Subianto.

Sementara ayahnya diketahui ekonom senior Sudrajad Djiwandono.

Awal Polemik Rudy Mas’ud dan Hijrah Mas’ud di TAG Pemprov Kaltim

Pernyataan soal Hashim oleh Rudy Mas’ud sebelumnya disampaikan saat konferensi pers di Hotel Claro Pandurata, Samarinda, Kamis (23/4/2026) lalu.

Di hadapan wartawan, Ketua DPD Golkar Kaltim itu menjelaskan posisi adiknya, Hijrah Mas’ud, dalam Tim Ahli Gubernur (TAG).

Rudy Mas’ud menyebut keberadaan TAG serupa dengan perangkat pendukung presiden seperti staf khusus yang menurutnya merupakan hak prerogatif pemimpin.

“TAG ini kira-kira dalam sistem pemerintahan presiden itu seperti staf ahli, staf khusus. Itu adalah hak prerogatif presiden, tidak bisa kita campuri. TAG juga demikian,” kata Rudy saat itu.

Ia mengaku penunjukan Hijrah Mas’ud dilandasi faktor kepercayaan pribadi.

Menurut Rudy Mas’ud, sang adik sudah mendampinginya sejak proses politik di DPRD hingga Pemilihan Gubernur 2024 lalu.

“Memang Hijrah itu adik saya. Dari proses di DPRD sampai saya terpilih jadi gubernur, dia selalu mendampingi. Karena saya kadang berada di Jakarta,” ujarnya.

Rudy juga menyebut ada tugas-tugas tertentu yang menurutnya hanya bisa dijalankan orang terpercaya dalam lingkar dekatnya.

“Misalnya logistik, atau mandat-mandat tertentu, atau menemui pihak-pihak yang kami perintahkan. Hijrah bisa menggantikan saya,” katanya.

Namun polemik mulai membesar ketika Rudy Mas’ud membandingkan relasinya dengan sang adik seperti hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Hashim Djojohadikusumo.

“Sama seperti Pak Hashim juga begitu. Apa bedanya Pak Hashim dengan Bapak Presiden? Itu karena adanya kepercayaan,” ucap Rudy.

Kader Gerindra Kaltim Kritik Pernyataan Rudy Mas’ud

Pernyataan itu langsung memicu reaksi dari kader Gerindra di Karang Paci.

Sejumlah anggota DPRD Kaltim dari fraksi Gerindra menilai perbandingan tersebut tidak tepat dan berpotensi menyesatkan persepsi publik.

Pertama, anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyebut ucapan Rudy tidak etis karena mencampuradukkan relasi keluarga dengan tata kelola pemerintahan.

“Enggak etis. Itu distorsi logika dan penyesatan etika publik. Enggak pantas, dan konsekuensinya bisa fatal,” kata Afif.

Kritik serupa juga disampaikan dewan Akhmed Reza Pahlevi.

Ia menilai seorang kepala daerah seharusnya mampu membedakan urusan keluarga dan urusan pemerintahan.

“Gubernur harus bisa bedakan mana urusan keluarga, mana urusan pemerintahan,” ujar Reza.

Sementara itu, dewan Sabaruddin Panrecalle menyoroti cara Rudy membandingkan posisi kepala daerah dengan presiden.

“Enggak bisa kepala daerah dibandingkan dengan presiden. Itu jauh. Harus hati-hati berkomentar,” katanya.

Rudy Mas’ud Minta Maaf dan Hapus Keterlibatan Keluarga di Pemerintahan

Desakan publik akhirnya membuat Rudy Mas’ud menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui video resmi berdurasi 4 menit 25 detik pada Senin (27/4/2026).

“Untuk itu, dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi,” ujar Rudy.

Dalam pernyataan itu, Rudy juga memastikan akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk posisi wakil ketua TAGUPP yang sebelumnya diisi Hijrah Mas’ud.

“Sebagai bentuk menjaga kepercayaan publik mulai esok saya juga akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” katanya.

Ia juga meminta maaf karena telah menyeret nama pimpinan nasional dalam polemik tersebut.

“Terkait dengan pernyataan saya sebelumnya yang dikaitkan dengan pimpinan di tingkat nasional dan menimbulkan penafsiran yang kurang tepat, saya juga memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya,” pungkas Rudy Mas’ud.

(wan)