Rudy Mas’ud menyebut keberadaan TAG serupa dengan perangkat pendukung presiden seperti staf khusus yang menurutnya merupakan hak prerogatif pemimpin.

“TAG ini kira-kira dalam sistem pemerintahan presiden itu seperti staf ahli, staf khusus. Itu adalah hak prerogatif presiden, tidak bisa kita campuri. TAG juga demikian,” kata Rudy saat itu.

Ia mengaku penunjukan Hijrah Mas’ud dilandasi faktor kepercayaan pribadi.

Menurut Rudy Mas’ud, sang adik sudah mendampinginya sejak proses politik di DPRD hingga Pemilihan Gubernur 2024 lalu.

“Memang Hijrah itu adik saya. Dari proses di DPRD sampai saya terpilih jadi gubernur, dia selalu mendampingi. Karena saya kadang berada di Jakarta,” ujarnya.

Rudy juga menyebut ada tugas-tugas tertentu yang menurutnya hanya bisa dijalankan orang terpercaya dalam lingkar dekatnya.

“Misalnya logistik, atau mandat-mandat tertentu, atau menemui pihak-pihak yang kami perintahkan. Hijrah bisa menggantikan saya,” katanya.

Namun polemik mulai membesar ketika Rudy Mas’ud membandingkan relasinya dengan sang adik seperti hubungan Presiden Prabowo Subianto dengan Hashim Djojohadikusumo.

“Sama seperti Pak Hashim juga begitu. Apa bedanya Pak Hashim dengan Bapak Presiden? Itu karena adanya kepercayaan,” ucap Rudy.

Kader Gerindra Kaltim Kritik Pernyataan Rudy Mas’ud

Pernyataan itu langsung memicu reaksi dari kader Gerindra di Karang Paci.

Sejumlah anggota DPRD Kaltim dari fraksi Gerindra menilai perbandingan tersebut tidak tepat dan berpotensi menyesatkan persepsi publik.

Pertama, anggota DPRD Kaltim, Andi Muhammad Afif Rayhan Harun, menyebut ucapan Rudy tidak etis karena mencampuradukkan relasi keluarga dengan tata kelola pemerintahan.

“Enggak etis. Itu distorsi logika dan penyesatan etika publik. Enggak pantas, dan konsekuensinya bisa fatal,” kata Afif.