Ia juga tak berhenti di tempat ketika wartawan kembali mencoba meminta respons.
Sikap Rudy Mas’ud itu langsung memunculkan tanda tanya baru di tengah memanasnya dinamika politik di DPRD Kaltim.
Apalagi, selain menjabat gubernur, Rudy juga merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kaltim.
- Jenlap Demo 214, Fathur Rahman Ditawari Rp50 Juta dari Orang Tak dikenal: 'Marwah Kaltim Tak Boleh Dinodai dengan Uang'
- 'Nanti Kentut Pun Konsultasi ke Kemendagri?', Kata Castro Sindir DPRD Kaltim soal Hak Angket
- Kepung 7 Fraksi Garapan GMNI Samarinda Hanya Dihadiri PDIP, 6 Perwakilan Fraksi di Karang Paci Tak Nampak
Fraksi Golkar Jadi Satu-satunya Penolak Hak Angket
Posisi Golkar dalam polemik hak angket memang jadi sorotan masyarakat.
Diketahui, dari total tujuh fraksi di DPRD Kaltim, hanya Fraksi Golkar yang menyatakan tidak setuju terhadap usulan hak angket.
Enam fraksi lainnya telah sepakat mendorong penggunaan hak angket terhadap gubernur.
Meski menolak hak angket, Golkar disebut mengusulkan jalur hak interpelasi dan meminta pendalaman hukum lebih lanjut sebelum DPRD mengambil keputusan politik berikutnya.
Sebelumnya, enam fraksi DPRD Kaltim sepakat mengusulkan hak angket dalam rapat konsultasi yang digelar Senin malam, 4 Mei 2026.
Usulan itu kemudian diajukan kepada pimpinan DPRD Kaltim yang terdiri dari Hasanuddin Mas'ud, Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana.
Secara aturan di tata tertib nomor 1 tahun 2025 DPRD Kaltim, usulan itu sudah memenuhi syarat.
Tata tertib DPRD mengatur hak angket bisa diajukan minimal oleh 10 anggota dewan dari lebih dari satu fraksi.
Dengan dukungan enam fraksi DPRD Kaltim, syarat tersebut telah terpenuhi.
Tag
