ARUSBAWAH.CO - Pasokan beras di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin terbatas dalam beberapa waktu terakhir.
Kondisi ini dipicu imbas beredarnya 17 merek beras premium yang dinyatakan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), sehingga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Akibatnya, distribusi beras dari daerah penghasil utama seperti Jawa dan Sulawesi mengalami hambatan karena proses pemeriksaan yang kini semakin ketat.
Distributor Beras Kura-Kura Hadapi Kendala Pemeriksaan
Felix, salah satu distributor beras merek Kura-Kura, mengungkapkan bahwa pengiriman dari luar daerah kini semakin berkurang.
Ia sempat menghadapi kendala dalam pemeriksaan distribusi, namun memastikan kualitas beras tetap aman dan terjamin.
“Memang sempat ada kendala mengenai pemeriksaan, namun kami meminta ke pabrik untuk bisa memastikan kualitas sesuai dengan ketentuan. Semua distributor di Kaltim mengalami hal yang sama,” ujar Felix dalam agenda Coffee Morning di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (19/8/2025).
Pasokan Beras Sedap Wangi Turun 75 Persen
Hal serupa diungkapkan Erwin Setiawan, distributor beras merek Sedap Wangi dari CV Sumber Pangan Kediri.
Menurut Erwin, pasokan yang biasanya mencapai 400 ton per bulan kini hanya seperempat dari jumlah normal.
“Biasanya sebulan 400 ton, sekarang hanya 100 ton. Itu pun cepat habis karena diborong warga. Kami masih menunggu kebijakan baru dari pemerintah untuk bisa menambah suplai,” kata Erwin kemudian.
Bulog Samarinda Pastikan Stok Aman
Sementara itu, Pimpinan Cabang Bulog Samarinda, Adi Yanuar, menegaskan stok beras untuk wilayah Kaltim masih aman hingga akhir tahun 2025.
Beras Bulog, kata dia, memiliki cadangan 8.900 ton beras medium untuk Samarinda dan lima kabupaten/kota sekitar, termasuk Mahakam Ulu.
“Penyaluran SPHP sudah dilakukan ke hampir semua daerah, total 1.016 ton atau 86 persen dari target. Selain lewat Gerakan Pangan Murah, juga melalui pasar pengecer, koperasi, hingga minggu ini mulai masuk ke Indomaret. Harga beras Bulog masih sesuai aturan, Rp11.300 per kilogram di gudang, dengan HET Rp13.100 per kilogram,” tegas Adi.
Persepsi Publik Dinilai Sebabkan Keresahan
Di sisi lain, Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltim, Heni Purwaningsih, menilai keresahan publik lebih disebabkan persepsi masyarakat yang menganggap beras premium lebih bergengsi.
Padahal, kualitas beras medium menurutnya tidak kalah baik.
“Banyak orang sudah terbiasa menganggap beras premium lebih enak. Akhirnya, ketika premium kosong, timbul keresahan. Padahal beras medium kualitasnya bagus,” jelas Heni.
Gubernur Kaltim Dorong Swasembada Pangan
Menanggapi kondisi ini, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menekankan pentingnya kemandirian pangan daerah.
Ia menyebut kebutuhan beras masyarakat Kaltim mencapai 29 hingga 34 ribu ton per bulan, sementara pasokan yang masuk hanya 21 hingga 26 ribu ton.
Saat ini, petani padi di Kaltim baru mampu memenuhi 30–36 persen dari total kebutuhan tersebut.
Rudy menyampaikan, Menteri Pertanian telah mendorong program optimalisasi lahan (Opla) agar setiap provinsi bisa mencapai swasembada pangan.
“Kita harus menyiapkan lahan yang dekat dengan sumber air. Targetnya panen bisa tiga kali setahun, bahkan empat kali jika menggunakan sistem mekanis. Dengan dukungan bibit dan teknologi, ini bisa menarik minat generasi milenial menjadi petani modern. Pendapatan petani bahkan bisa di atas Rp20 juta per bulan, jauh lebih tinggi dari UMR,” pungkas Rudy.
(wan)
