ARUSBAWAH.CO -  Kalimantan, pulau kaya sumber daya alam, kembali menjadi sorotan.

Aktivitas pertambangan yang meliputi minyak, gas, batu bara, bauksit, dan jenis mineral lain, selama ini menjadi tulang punggung pendapatan negara.

Namun, aktivitas ini menimbulkan krisis ekologis yang berat serta dampak negatif bagi masyarakat lokal.

Desakan moratorium izin tambang terbaru disuarakan dalam diskusi media bertajuk “Urgensi Moratorium Izin Tambang: Mendorong Perbaikan Tata Kelola Tambang Minerba dan Penertiban Tambang Ilegal di Pulau Kalimantan”, yang digelar secara hybrid oleh Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Regional Kalimantan di Pontianak, Kalimantan Barat, pada Jumat 28 November 2025.

Dampak Pertambangan bagi Masyarakat Lokal

Menurut Gemawan, Lembaga Pengembangan Masyarakat Swandiri yang didirikan aktivis reformasi asal Kalimantan Barat (Kalbar), keuntungan pertambangan hanya dinikmati segelintir pihak, terutama korporasi, sementara masyarakat luas menanggung dampak ekologis.

“Praktik pertambangan hanya menguntungkan sebagian pihak. Krisis ekologis yang terjadi di Kalimantan Barat saat ini mengharuskan Pemerintah melakukan moratorium izin pertambangan,” kata Arniyanti, Kepala Divisi Training and Learning Centre (TLC) Gemawan Kalbar.