ARUSBAWAH.CO - Walikota Samarinda, Andi Harun melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMP Negeri 8 Samarinda Seberang pada Rabu, (16/7/2025).
Sidak dilakukan sebagai respons atas keluhan orang tua siswa terkait mahalnya harga seragam dan adanya pungutan tes psikologi sebesar Rp150 ribu.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memimpin langsung sidak tersebut.
Ia menyatakan tidak ingin gegabah mengambil keputusan sebelum dilakukan identifikasi menyeluruh oleh Dinas Pendidikan.
“Kita tidak ingin grasak-grusuk. Identifikasi awal tetap dilakukan Disdik dulu. Kami menunggu laporan lengkap minggu depan,” tegasnya.
Wali Kota juga mengingatkan urusan teknis seperti ini harusnya ditangani secara langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
“Saya tidak harus langsung turun tangan dalam hal teknis. Biarlah Disdik menyusun rekomendasi penyelesaian terbaik yang tidak membebani siswa dan orang tua,” lanjut Andi Harun.
Pihak Sekolah Akui Adanya Koperasi, tapi Penjualan Seragam Belum Dilakukan
Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah SMPN 8 Samarinda Seberang, Satuna, mengakui bahwa koperasi sekolah memang menyiapkan seragam dan mengadakan tes psikologi.
Namun ia menegaskan bahwa penjualan seragam untuk siswa baru belum dilakukan, karena sekolah masih menunggu arahan dari Dinas Pendidikan terkait harga jual.
“Penjualan seragam belum ada, kami masih dalam masa MPLS. Jadi belum ada transaksi,” kata Satuna saat ditemui usai sidak.
Terkait harga seragam yang dinilai terlalu mahal, Satuna tidak memberikan banyak penjelasan dan meminta wartawan untuk menanyakan langsung kepada koperasi.
“Itu wilayah koperasi. Kami di manajemen sekolah tidak mengatur soal harga,” ujarnya.
Adapun soal tes psikologi, Satuna menjelaskan bahwa kegiatan itu bertujuan untuk mengenali minat dan bakat siswa, sehingga guru dapat memberikan pendekatan yang tepat dalam proses belajar mengajar.
“Tes ini melihat gaya belajar, minat, EQ siswa, agar guru lebih paham cara mendampingi mereka,” jelasnya.
Disdik Bakal Atur Standar Harga Koperasi Sekolah, Cegah Pemaksaan Psikotes
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, Asli Nuriyadin, mengatakan pihaknya akan segera menyusun regulasi baru terkait standar harga barang dan jasa di koperasi sekolah.
Tujuannya untuk mencegah disparitas harga yang terlalu tinggi antar sekolah dan menghindari praktik pemaksaan.
“Pak Wali minta semua distandarkan. Kita temukan harga-harga seperti baju olahraga Rp220 ribu, jilbab tiga warna Rp210 ribu, sampai buku kesehatan siswa Rp50 ribu. Ini harus ditertibkan,” ujarnya.
Asli menegaskan bahwa koperasi sekolah boleh mencari keuntungan, namun tidak boleh mengambil margin berlebih.
“Koperasi wajar cari untung, tapi tidak boleh memberatkan. Apalagi kalau sampai memaksa orang tua harus beli di situ,” tegasnya.
Mengenai tes psikologi, ia menyatakan bahwa pelaksanaannya tidak dilarang, tapi harus bersifat opsional.
“Kalau orang tua setuju, silakan. Tapi tidak boleh diwajibkan atau dipaksakan karena belum ada aturannya,” pungkas Asli.
Rincian Biaya Seragam dan Tes Psikologi yang Dikeluhkan Wali Murid
Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah barang yang ditawarkan koperasi sekolah kepada siswa baru mencakup:
- Baju olahraga ukuran M: Rp220.000
- Baju khas sekolah ukuran S: Rp160.000
- Rok hitam ukuran M: Rp130.000
- Jilbab tiga warna: Rp210.000
- Sabuk: Rp50.000
- Kaos kaki (dua pasang): Rp70.000
- Atribut seragam (nama, papan kelas, logo): Rp200.000
- Tes psikologi: Rp150.000
- Kartu pelajar dan kartu perpustakaan: Rp60.000
- Sampul raport: Rp50.000
- Buku kesehatan siswa: Rp50.000
Total estimasi biaya yang harus dikeluarkan orang tua jika membeli seluruh paket tersebut mendekati Rp1.350.000, belum termasuk biaya lain-lain.
Asli menyatakan pihaknya akan menelusuri aliran dana dan lembaga yang mengadakan tes psikologi di sekolah.
"Kami akan telusuri aliran dana dan lembaga yang mengadakan tes psikologi di sekolah. Pemeriksaan lanjutan sudah kami jadwalkan dalam waktu dekat," pungkasnya.
(wan)
