ARUSBAWAH.CO -  Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, melantik tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim pada, Senin (22/12/2025).

Namun, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih dipimpin pelaksana tugas (Plt) sama banyaknya tujuh OPD strategis belum berstatus definitif.

Pelantikan Digelar Tertutup di Kantor Gubernur Kaltim

Pelantikan itu digelar di Kantor Gubernur Kaltim secara tertutup.

Wartawan dilarang masuk ke ruang acara sejak awal hingga prosesi pengambilan sumpah jabatan rampung.

Tujuh pejabat yang dilantik mengisi posisi penting birokrasi daerah.

Daftar 7 Pejabat Eselon II yang Dilantik Rudy Mas’ud

Mereka adalah Ir. Siti Farisyah Yana sebagai Staf Ahli Bidang II Pemprov Kaltim, Muhaimin sebagai Kepala Bappeda, Ir. Hj. Lisa Hasliana sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Fahmi Himawan sebagai Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Buyung Dodi Gunawan sebagai Kepala Pelaksana BPBD, Joko Istanto sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, serta Yusliando sebagai Kepala Dinas Perhubungan.

Namun, di saat yang sama, struktur birokrasi Kaltim belum sepenuhnya rampung.

7 OPD Strategis Pemprov Kaltim Masih Dipimpin Pelaksana Tugas (Plt)

Hingga akhir Desember 2025 ini, masih ada tujuh OPD krusial yang masih dipimpin Plt.

Di antaranya Dinas Perkebunan yang dijabat Andi Siddik, BKD oleh Yuli Fitriyanti, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan oleh Armin, Dinas Pemuda dan Olahraga oleh M. Faisal, Badan Pendapatan Daerah oleh Bambang Erryanto, serta dua rumah sakit rujukan utama RSUD Abdoel Wahab Sjahranie dan RS Kanujoso Djatiwibowo yang masing-masing dipimpin Plt dr. Indah Puspitasari dan Plt drg. Ahmad Jais.

Rudy Pastikan Pelantikan Lanjutan Januari 2026

Usai pelantikan, Rudy Mas’ud mengakui bahwa proses ini baru tahap awal dan akan berlanjut pada Januari 2026.

“Ini baru tahap awal. Januari nanti akan ada pelantikan lanjutan, apalagi ada pejabat eselon II yang segera pensiun,” ujarnya saat ditemui wartawan.

Rudy menargetkan penataan organisasi perangkat daerah rampung secara bertahap hingga sekitar Maret 2026.

Evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi masing-masing OPD disebut menjadi dasar pengisian jabatan berikutnya.

“Lebih bermanfaat dan yang paling utama adalah bisa menjawab tantangan hari ini dan tantangan masa depan kita nanti,” katanya.

Rotasi Jabatan dan Peluang Pejabat dari Luar Kaltim

Ia juga menegaskan rotasi jabatan dilakukan karena mekanisme birokrasi mengharuskan pengisian posisi kosong melalui proses seleksi atau shelter.

Menurutnya, proses tersebut terbuka bagi pejabat internal maupun eksternal.

“Nanti baik dari internal maupun dari eksternal bisa masuk ke posisi nanti yang akan dilaksanakan shelter,” jelas Rudy.

Tak hanya itu, Rudy membuka peluang masuknya pejabat dari luar Kalimantan Timur untuk mengisi jabatan strategis di lingkungan Pemprov.

“Dari luar yang punya kompetensi semuanya bisa masuk, baik yang dari Kalimantan Timur maupun dari luar Kalimantan Timur,” tandasnya.

Kriteria Pejabat Versi Gubernur Kaltim

Secara pribadi, Rudy mengklaim tak memiliki banyak syarat dalam memilih pejabat.

“Poin pentingnya pastinya profesional, yang kedua adalah memiliki kompetensi, dan yang ketiga itu eselonnya, jabatannya sudah memenuhi persyaratan. Itu syarat dari saya enggak banyak,” pungkasnya.

(wan)