Bagi Didik, desa merupakan cermin kecil dari praktik demokrasi yang sesungguhnya.

“Kalau desa kuat, maka daerah juga kuat. Partisipasi warga desa dalam pembangunan akan memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik,” tambahnya.

Sementara itu, narasumber Sutardi menekankan bahwa prinsip good governance harus berjalan seiring dengan kearifan lokal.

Ia menilai bahwa pendekatan budaya bisa menjadi solusi efektif untuk menekan potensi konflik sosial dan memperkuat rasa kebersamaan di masyarakat.

Cindy Rhakasiwi menambahkan bahwa penguatan nilai budaya dalam tata kelola pemerintahan bukan hal kuno, melainkan cara cerdas menghadapi era modern yang penuh tantangan moral dan sosial.

“Teknologi boleh maju, tapi nilai kemanusiaan dan budaya harus tetap jadi landasan utama dalam membangun pemerintahan yang baik,” kata Cindy.

Kegiatan PDD 9 ini diharapkan mampu menjadi ruang refleksi bagi masyarakat Kutai Kartanegara untuk meneguhkan kembali makna demokrasi yang berpijak pada jati diri bangsa — demokrasi yang tidak kehilangan akar budayanya. (adv)