ARUSBAWAH.CO - Anggota DPRD Kalimantan Timur, Didik Agung Eko Wahono, menegaskan pentingnya memperkuat demokrasi daerah dengan berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa.
Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah (PDD) ke-9 bertema “Kepemerintahan yang Baik Bersumber Nilai Budaya Bangsa” yang digelar di Balai Pertemuan Umum Desa Embalut, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada Senin (6/10/2025).
Acara ini menghadirkan dua narasumber, yaitu Sutardi dan Cindy Rhakasiwi, dengan Wulandari bertindak sebagai moderator.
Para peserta terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat desa, pemuda, dan perwakilan organisasi lokal yang antusias mengikuti diskusi interaktif tersebut.
Dalam pemaparannya, Didik Agung menilai bahwa nilai-nilai budaya bangsa seperti gotong royong, musyawarah, dan toleransi harus menjadi fondasi utama dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Menurutnya, demokrasi tidak hanya berbicara tentang pemilihan umum, tetapi juga soal partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
“Kita ingin membangun demokrasi yang bukan hanya prosedural, tetapi juga substantif. Nilai-nilai budaya kita yang luhur adalah kekuatan utama agar pemerintahan di daerah berjalan transparan dan berkeadilan,” ujar Didik Agung.
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat desa dalam pengawasan kebijakan publik.
Bagi Didik, desa merupakan cermin kecil dari praktik demokrasi yang sesungguhnya.
“Kalau desa kuat, maka daerah juga kuat. Partisipasi warga desa dalam pembangunan akan memperkuat legitimasi pemerintahan sekaligus menumbuhkan kepercayaan publik,” tambahnya.
Sementara itu, narasumber Sutardi menekankan bahwa prinsip good governance harus berjalan seiring dengan kearifan lokal.
Ia menilai bahwa pendekatan budaya bisa menjadi solusi efektif untuk menekan potensi konflik sosial dan memperkuat rasa kebersamaan di masyarakat.
Cindy Rhakasiwi menambahkan bahwa penguatan nilai budaya dalam tata kelola pemerintahan bukan hal kuno, melainkan cara cerdas menghadapi era modern yang penuh tantangan moral dan sosial.
“Teknologi boleh maju, tapi nilai kemanusiaan dan budaya harus tetap jadi landasan utama dalam membangun pemerintahan yang baik,” kata Cindy.
Kegiatan PDD 9 ini diharapkan mampu menjadi ruang refleksi bagi masyarakat Kutai Kartanegara untuk meneguhkan kembali makna demokrasi yang berpijak pada jati diri bangsa — demokrasi yang tidak kehilangan akar budayanya. (adv)
