ARUSBAWAH.CO -  Janji pemerintahan Prabowo–Gibran untuk mendorong swasembada energi berbasis energi “bersih” kembali menuai sorotan.

Salah satu andalannya adalah pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) raksasa dengan target kontribusi hingga 11,7 gigawatt dalam RUPTL 2025–2034.

Namun, di balik ambisi tersebut, proyek PLTA Mentarang Induk di Malinau, Kalimantan Utara, justru memunculkan pertanyaan mendasar: siapa yang benar-benar diuntungkan, dan seberapa besar ongkos sosial serta ekologinya?

PLTA Mentarang Induk berkapasitas 1.375 MW, bersama proyek PLTA Kayan yang mencapai 9.000 MW, ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN).

Keduanya dirancang untuk menyuplai kebutuhan listrik Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah Kuning–Mangkupadi, Bulungan.

Kebutuhan listrik kawasan industri ini diperkirakan melonjak hingga 25.615 MW pada 2032, sekaligus diklaim menopang pasokan energi bagi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berlabel green forest city.

Namun laporan investigatif terbaru NUGAL Institute for Social and Ecological Studies mengungkap sisi gelap di balik narasi energi bersih tersebut.

Studi lapangan menunjukkan bahwa pembangunan PLTA skala raksasa ini mengabaikan perhitungan risiko ekologis dan dampak sosial yang luas di bentang Sungai Mentarang dan Tubu.

Heart of Borneo Terancam Tenggelam

Laporan NUGAL mencatat, sedikitnya 243,66 hektare kawasan Taman Nasional Kayan Mentarang—yang selama ini dikenal sebagai bagian dari Heart of Borneo—akan terdampak langsung oleh proyek bendungan.

Kawasan konservasi lintas negara yang digagas Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam itu justru terancam ditenggelamkan oleh proyek energi berskala masif.

Lebih jauh, sekitar 800.000 hektare daerah tangkapan air Kayan Mentarang berpotensi rusak akibat terputusnya aliran alami sungai.

Perubahan ekosistem ini dinilai akan memicu krisis ekologis dari hulu hingga hilir, termasuk terganggunya transportasi air publik yang selama ini menjadi urat nadi mobilitas masyarakat.