ARUSBAWAH.CO - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan, pemerintah kini tak lagi ingin menyelesaikan persoalan sengketa tanah di Kalimantan Timur (Kaltim) dengan pendekatan hukum keras.
Ia memilih jalan lain yang disebutnya rumus kemanusiaan.
Hal itu disampaikan Nusron seusai memimpin rapat koordinasi bersama Gubernur Kaltim dan sejumlah kepala daerah di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (24/10/2025).
Dalam forum itu, ia membeberkan bahwa Kaltim menjadi salah satu provinsi dengan jumlah kasus pertanahan bersengketa dan tumpang tindih di Indonesia.
“Ini provinsi ke-24 yang kami datangi untuk membuat rakor. Isu yang kami angkat pertama adalah tumpang tindih lahan antara barang milik negara baik lahan Pemda, BUMN, TNI, Polri yang kini diduduki masyarakat,” kata Nusron kepada awak media.
