ARUSBAWAH.CO - Di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, kalangan dari Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) berteriak soal penanganan akan penyerangan warga Muara Kate yang sampai saat ini dinilai belum ada pihak-pihak ditetapkan sebagai tersangka.

Kalangan KMS itu terdiri dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, LBH Samarinda, Pokja 30, Aman Kaltim, Walhi Kaltim serta AJI Samarinda.

Mereka berteriak soal penanganan kasus yang menewaskan dua warga di Muara Kate, Paser, Kaltim itu.

"Kasus pembunuhan Bapak Rusel (60) tahun oleh orang yang tidak dikenal, dan penganiayaan berat terhadap Bapak Anson (55) tahun, pada Jum’at 15 November 2024 sekitar pukul 04.30 WITA. Pada saat masyarakat melakukan penjagaan di pos yang mereka inisiasi sendiri, sebagai bentuk atas tidak berfungsinya pemerintah dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindak secara tegas penggunaan jalan umum oleh mobil pengangkut truk batubara yang menggunakan jalan negara dan mengancam keselamatan rakyat," ucap Aziz, narahubung aksi dalam rilisnya yang diterima tim redaksi Arusbawah.co.

KMS, disampaikan Aziz menilai hal ini patut diduga merupakan bentuk perselingkuhan antara pemerintah dan pembisnis pertambangan batubara yang haus akan akumulasi kapital.

"Kalimantan Timur hanya dianggap sebagai objek penghasil komoditas semata bagi para pembisnis dan kroninya. Pemerintah Kalimantan Timur lebih patuh terhadap suara pembisnis, dibandingkan dengan suara masyarakatnya," ujarnya.