“Dengan kebijakan ini, desa-desa tersebut akan mendapat perhatian lebih dalam hal pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten,” katanya.

Aswanda membeberkan, strategi utama yang dijalankan mencakup tiga hal penting, yaitu pertama penetapan target desa.

DPMPD menetapkan target desa yang potensial untuk peningkatan status melalui surat keputusan. Ini memastikan agar desa yang memiliki peluang dapat difokuskan dalam pembangunan.

“Kedua, koordinasi dan Bedah Skor IDM maksudnya kegiatan lintas OPD teknis melalui rapat koordinasi, sosialisasi, atau FGD difokuskan untuk membahas kelemahan skor IDM yang dapat diatasi oleh masing-masing OPD teknis,” jelasnya.

“Ketiga, pelaksanaan bedah skor IDM yaitu kegiatan ini dilakukan untuk memberikan arahan bagi aparatur desa dan pendamping desa dalam mencapai target. Outputnya berupa kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan kewenangan desa untuk menaikkan statusnya,” tambahnya.

Selain itu, Aswanda menyampaikan DPMPD Kaltim dalam pendampingan desa juga sangat krusial.