DPRD, lanjutnya, masih menunggu skema resmi dari pemerintah daerah.

Sembari menunggu kejelasan, Gubernur Kaltim disebut terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Namun hingga kini, regulasi resmi terkait pemotongan anggaran belum dirilis.

“Perpres yang menjadi dasar pemangkasan belum keluar. Informasinya baru sebatas penyampaian dari kementerian,” tuturnya.

(adv)