ARUSBAWAH.CO - DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mulai bersiap menghadapi tahun anggaran 2026 yang diprediksi menjadi salah satu periode paling menantang dalam sepuluh tahun terakhir.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan bahwa rencana pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat berpotensi mengubah arah berbagai program pembangunan daerah.
Dari total pagu sekitar Rp21,1 triliun yang seharusnya diterima, Kaltim diperkirakan hanya memperoleh sekitar Rp15 triliun.
Defisit sekitar Rp6,1 triliun itu membuat ruang gerak fiskal daerah menyusut cukup tajam.
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menilai situasi ini menuntut pemerintah daerah melakukan penyesuaian besar-besaran.
Ia menyebut hampir 70 persen komponen Transfer ke Daerah (TKD) terpotong sehingga berbagai konsekuensi tak bisa dihindari.
“Semua sektor harus merampingkan program. Kita tidak punya banyak pilihan selain menyesuaikan kebijakan dengan kemampuan fiskal yang tersisa,” ujar Hamas.
Ia memprediksi sejumlah program sosial yang sifatnya lebih bersifat fasilitas tambahan kemungkinan menjadi prioritas evaluasi.
Contohnya bantuan perjalanan ibadah seperti Gratispol dan Jospol, meliputi umrah dan pemberangkatan marbot masjid, yang dinilai tidak menjangkau kelompok masyarakat luas sehingga berpotensi dikurangi bila pemangkasan anggaran benar-benar terlaksana.
Di sisi lain, Hamas menegaskan bahwa sektor pendidikan harus tetap mendapat perlindungan penuh.
Menurutnya, layanan pendidikan merupakan pilar utama peningkatan kualitas SDM dan tidak boleh terseret dalam kebijakan penghematan.
Hamas juga menekankan bahwa keputusan akhir mengenai program yang akan disesuaikan berada di tangan eksekutif.
DPRD, lanjutnya, masih menunggu skema resmi dari pemerintah daerah.
Sembari menunggu kejelasan, Gubernur Kaltim disebut terus berkomunikasi dengan pemerintah pusat, termasuk melalui Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
Namun hingga kini, regulasi resmi terkait pemotongan anggaran belum dirilis.
“Perpres yang menjadi dasar pemangkasan belum keluar. Informasinya baru sebatas penyampaian dari kementerian,” tuturnya.
(adv)
