“Kalau yang ini, yang DBON ini baru kemarin. Baru sekali. Sudah ada tersangkanya,” katanya.

Namun, ia menolak berkomentar jauh mengenai peran kedua tersangka yang sudah ditetapkan kejaksaan.

Meski begitu, ia menyatakan rasa prihatin atas kasus yang menjerat keduanya.

Dugaan Penyelewengan Dana DBON Rp100 Miliar

Isran juga mengaku tidak mengetahui detail dugaan penyelewengan anggaran Rp100 miliar yang kabarnya dibagi ke delapan lembaga olahraga.

“Nah, itu dia. Itu dia mungkin yang saya kira apakah itu sesuai aturan? Enggak tahu saya. Karena kan pembinaan atlet itu hampir di semua cabor olahraga ada. Tapi berarti saya enggak tahu soal uang Rp100 miliar dibagi ke delapan lembaga itu. Karena itu kan hampir saya sudah pensiun tahun 2023 itu. Enggak tahu,” tegasnya.

Ia juga memastikan anggaran DBON murni bersumber dari kas daerah.

Diperiksa Juga Soal Kasus Korupsi PT Kutai Timur Energi (KTE)

Selain DBON, Isran juga diperiksa terkait kasus korupsi aset PT KTE, anak perusahaan dari BUMD PT Kutai Timur Investama (KTI).

Perusahaan itu diketahui menginvestasikan Rp40 miliar kepada PT Astiku Sakti dan memperoleh dividen Rp2 miliar, sehingga total dana Rp42 miliar seharusnya masuk kembali ke kas daerah.

Namun, dana Rp38,45 miliar justru ditarik dan dikelola langsung oleh dua anggota tim likuidator tanpa mekanisme rapat. 

Dalam kasus PT KTE Kejati Kaltim juga telah menetapkan MSN sebagai tersangka, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Likuidator.

Lebih lanjut, Isran juga mengaku sudah dua kali diperiksa terkait kasus PT KTE.

Keterangan Kejati Kaltim

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, membenarkan pemeriksaan terhadap Isran Noor.

“Jadi pada hari ini tim penyidik tindak pidana khusus pada Kejati Kaltim telah melakukan pemeriksaan saudara ISN selaku mantan Gubernur Kaltim. Pemeriksaan dilakukan sebagai saksi dalam dugaan perkara DBON. Pemeriksaan dilakukan oleh tim selama 7 jam, ya seputar masalah DBON,” kata Toni.

Soal kerugian negara, Toni mengatakan perhitungan resmi masih menunggu hasil Tim Penghitungan Kerugian Negara (TPKN).