Ia menjadi ruang refleksi tentang pentingnya penguatan kelembagaan UPTD Farmasi agar mampu bekerja efektif, akuntabel, dan sesuai regulasi.

Dari sinilah muncul harapan agar pemerintah daerah, termasuk kepala daerah dan pemangku kebijakan, dapat mendorong percepatan penguatan status dan fungsi UPTD Farmasi sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem kesehatan daerah.

“Tanpa dukungan kebijakan dan kelembagaan yang kuat, kemampuan teknis SDM tidak akan maksimal,” ujar Regina Hunyang. 

Melalui Bimtek ini, Dinkes P2KB Mahakam Ulu berharap peningkatan kapasitas UPTD Farmasi benar-benar berdampak nyata: layanan kefarmasian yang lebih tertata, obat yang tersedia tepat waktu, dan masyarakat yang mendapat haknya atas layanan kesehatan yang bermutu.

Dari ruang kelas di Surabaya, upaya kecil itu diharapkan menjalar hingga pelosok Mahakam Ulu—menjadi fondasi bagi sistem kesehatan daerah yang lebih kuat dan berkeadilan. (sobizz/pra)