Langkah ini dilakukan untuk memastikan aturan yang nantinya disahkan benar-benar sesuai dengan kondisi pasar rakyat di lapangan—baik dari sisi pengelolaan, infrastruktur, hingga pemberdayaan pedagang kecil.

Rusdi menegaskan, pembahasan akan dilanjutkan dengan agenda yang lebih intensif dalam waktu dekat.

“Nanti kita akan lanjutkan lagi pembahasannya, sekaligus menyusun jadwal di bulan Mei untuk pemanggilan OPD hingga tahap finalisasi,” jelasnya.

Target Selesai Tahun Ini, DPRD Dorong Percepatan

Pansus II menargetkan Raperda Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat dapat diselesaikan pada tahun ini.

Namun, jadwal uji publik masih belum ditetapkan karena masih menunggu hasil pembahasan lanjutan.

Bagi DPRD, Raperda ini diharapkan bisa menjadi payung hukum yang lebih kuat untuk menata pasar rakyat agar lebih modern tanpa meninggalkan fungsi sosial-ekonominya.