ARUSBAWAH.CO - Pemerintah memperbarui skema pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Regulasi baru ini membuat pembagian dana sawit ke daerah tidak lagi hanya mempertimbangkan keberadaan wilayah perkebunan, tetapi juga memperhitungkan luas lahan hingga tingkat produktivitas sawit.

Aturan ini menjadi pedoman baru dalam menghitung alokasi DBH Sawit yang diterima pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Skema tersebut dirancang agar distribusi dana lebih mencerminkan kontribusi daerah terhadap sektor perkebunan sawit nasional.

Melalui PMK 10 Tahun 2026, pemerintah menetapkan formula baru dengan mengutamakan dua indikator utama, yakni luas lahan perkebunan sawit dan produktivitas lahan sawit.

PMK 10 Tahun 2026 Atur Ulang Skema Pembagian DBH Sawit

Dalam regulasi tersebut, pagu DBH Sawit dihitung berdasarkan sejumlah data penerimaan negara, seperti realisasi penerimaan bea keluar, penerimaan pungutan ekspor, hingga perkiraan realisasi penerimaan sampai akhir tahun anggaran.

Data tersebut menjadi dasar pemerintah untuk menentukan besaran dana yang akan dibagikan kepada daerah.

Kebijakan ini membuat perhitungan DBH Sawit menjadi lebih berbasis data dan kinerja sektor perkebunan di masing-masing wilayah.

50 Persen DBH Sawit Dihitung dari Luas Lahan, 50 Persen dari Produktivitas

Pemerintah menetapkan bahwa alokasi DBH Sawit dibagi melalui dua komponen utama.

Sebesar 50 persen dari pagu DBH Sawit dialokasikan berdasarkan luas lahan perkebunan sawit, sedangkan 50 persen lainnya dihitung berdasarkan produktivitas lahan sawit.

Perhitungan berdasarkan luas lahan dilakukan secara proporsional terhadap total luas perkebunan sawit secara nasional.

Sementara itu, komponen produktivitas memperhitungkan kemampuan daerah menghasilkan produksi sawit per hektare.

Produktivitas Sawit Jadi Faktor Penentu Besaran Dana Daerah

Dalam PMK 10 Tahun 2026, pemerintah membagi tingkat produktivitas sawit daerah menjadi lima kategori.

Pertama, daerah dengan produktivitas kurang dari 1.000 kilogram per hektare masuk kategori sangat rendah dengan nilai produktivitas 10 persen.

Kedua, produktivitas 1.000 hingga kurang dari 2.000 kilogram per hektare mendapatkan nilai 15 persen.

Ketiga, daerah dengan produktivitas 2.000 hingga kurang dari 3.000 kilogram per hektare mendapatkan nilai 20 persen.

Keempat, daerah dengan produktivitas 3.000 hingga kurang dari 4.000 kilogram per hektare mendapatkan nilai 25 persen.

Kelima, daerah dengan produktivitas 4.000 kilogram per hektare atau lebih mendapatkan nilai tertinggi sebesar 30 persen.

Dengan skema tersebut, daerah yang mampu meningkatkan produktivitas sawit berpotensi memperoleh alokasi DBH yang lebih besar.

Daerah Penghasil Sawit Mendapat Porsi Terbesar

Setelah total alokasi dihitung, pemerintah membagi DBH Sawit kepada tiga kelompok daerah.

Pembagiannya terdiri dari:

• 20 persen untuk pemerintah provinsi
• 60 persen untuk kabupaten/kota penghasil sawit
• 20 persen untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil

Kabupaten/kota penghasil menjadi penerima dengan porsi terbesar karena dianggap memiliki kontribusi langsung terhadap aktivitas perkebunan sawit.

Sementara daerah yang berbatasan langsung juga mendapatkan bagian karena ikut menerima dampak dari aktivitas industri sawit, termasuk potensi tekanan terhadap infrastruktur dan lingkungan.

Daerah Sekitar Perkebunan Sawit Ikut Diperhitungkan

Dalam pembagian untuk kabupaten/kota berbatasan langsung, pemerintah juga mempertimbangkan faktor eksternalitas negatif yang dialami daerah tersebut.

Perhitungan dampak tersebut dilakukan oleh kementerian atau lembaga terkait sesuai tugas dan kewenangannya.

Namun, apabila data mengenai eksternalitas negatif belum tersedia, pembagian dilakukan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan daerah penghasil.

Ingin cek lebih detail soal PMK 10 Tahun 2026 bisa dilihat di sini

(pra)