ARUSBAWAH.CO -  Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud hari ini mengumumkan realisasi pencairan dana Program Pendidikan "Gratispol" dengan total nilai Rp 44.153.600.000,- (Empat Puluh Empat Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah), untuk tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di wilayah Kaltim.

​Dalam pengumumannya sebagaimana diterima keterangannya oleh Arusbawah.co, Gubernur Rudy Mas'ud menegaskan bahwa pencairan ini adalah perwujudan komitmen Pemprov Kaltim terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan merupakan investasi strategis daerah.

​"Dana Gratispol ini adalah investasi strategis kita untuk memastikan akses pendidikan berkualitas demi Mewujudkan Generasi Emas Kaltim. Saya instruksikan dana ini wajib digunakan seoptimal mungkin dan tepat sasaran, dengan memprioritaskan keringanan biaya studi, khususnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa kita. Pengelolaannya harus akuntabel, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap saat," tegas Rudy Mas'ud, Rabu (12/11/2025). 

​Kepastian Teknis Pencairan

​Proses pencairan dana ini dikonfirmasi telah selesai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.

​Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir, menginformasikan bahwa seluruh proses administrasi telah dirampungkan:

"SP2D sudah kita terbitkan per tanggal 12 November 2025, hanya satu jam selang pengajuan SPM dari Biro Kesra," kata Kepala BPKAD Kaltim, Ahmad Muzakkir. 

​Rincian Alokasi Dana Gratispol PTN

​Dana sebesar Rp44,15 miliar ini dialokasikan kepada institusi PTN dengan rincian:

• Universitas Mulawarman (Unmul) menerima bagian terbesar sebesar Rp22.454.300.000.
• Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) Rp6.382.100.000
• UIN Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Rp4.898.600.000
• Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Rp4.680.500.000
• Politeknik Kesehatan Kemenkes Samarinda Rp3.562.940.000,
• Politeknik Negeri Balikpapan Rp1.570.360.000,
• dan Politeknik Pertanian Negeri Samarinda Rp604.800.000.

​Keterangan untuk Perguruan Tinggi Swasta

​Terkait pencairan untuk institusi swasta, dijelaskan bahwa dana akan menyusul setelah kelengkapan administrasi terpenuhi.

Perguruan Tinggi Swasta diminta untuk menunggu proses kelengkapan administrasi mereka diajukan ke BPKAD melalui Biro Kesra, mengingat mekanisme pencairan yang harus mengikuti prosedur hibah daerah yang ketat.

Rudy Mas'ud mengimbau Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yang telah menerima dana untuk segera melakukan pengecekan ke rekening kampus masing-masing agar dana untuk UKT/biaya kuliah dapat segera termanfaatkan. 

Tentang Gratispol 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) memastikan alokasi anggaran besar untuk enam program unggulan Gratispol pada tahun anggaran 2025. 

Total dana yang digelontorkan diperkirakan mencapai Rp680,4 miliar, seluruhnya bersumber dari APBD murni dan APBD Perubahan 2025.

Program Gratispol merupakan janji politik Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji saat Pilgub 2024 lalu.

Enam program Gratispol tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, seragam sekolah, administrasi rumah, perjalanan religi, dan internet desa.

Rp206,9 Miliar untuk Gratispol Pendidikan

Sektor pendidikan mendapat alokasi Rp206,9 miliar dari APBD Perubahan 2025. 

Dana ini dialokasikan untuk berbagai jenis bantuan biaya kuliah hingga operasional program.

Rinciannya: 

Gratispol S-1 menyerap Rp150,9 miliar untuk 28.083 penerima. 

Gratispol S-2 dan S-3 dialokasikan Rp14,4 miliar bagi 2.860 mahasiswa. 

Untuk mahasiswa asal Kaltim yang kuliah di luar daerah, disiapkan Rp7,7 miliar untuk 657 penerima.

Selain itu, mahasiswa Kaltim yang kuliah di luar negeri mendapat Rp9,9 miliar untuk 89 penerima. 

Ada juga kategori Gratispol Khusus sebesar Rp21,4 miliar untuk 1.165 orang. 

Sedangkan biaya operasional tim Gratispol memakan Rp2,3 miliar untuk 25 orang.

Jika ditotal, kebutuhan riil dari semua kategori mencapai Rp206,9 miliar. (pra)