ARUSBAWAH.CO -  Ratusan wali murid SMA Negeri 10 Samarinda dibuat terkejut dengan munculnya surat edaran yang mewajibkan pembayaran biaya asrama sebesar Rp2,6 juta per siswa untuk periode Januari–Juni 2026.

Padahal, sejak awal pendaftaran, sekolah unggulan berasrama itu dijanjikan bebas biaya penuh melalui program andalan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, GratisPol Pendidikan.

Surat bernomor 900/2125/SMAN10SMR tertanggal 5 November 2025 itu menyebutkan setiap siswa wajib membayar Rp1,04 juta untuk semester berjalan (Juli–Desember 2025) dan Rp2,6 juta untuk semester berikutnya.

Kebijakan itu langsung memicu protes keras dari para orang tua.

Melalui Komite Sekolah SMA 10 Samarinda, mereka melayangkan surat permohonan audiensi ke Komisi IV DPRD Kaltim pada, Senin (10/11/2025).

Orang Tua Siswa Kecewa dan Sebut Tak Ada Kesepakatan

Salah satu orang tua wali murid, Arif Rahman, mengaku kecewa dan merasa dibohongi.

Ia menunjukkan brosur penerimaan siswa baru yang dengan jelas mencantumkan bahwa biaya pendidikan dan asrama ditanggung penuh oleh program GratisPol.

“Dari awal kami disuruh percaya pada visi Kaltim Emas. Katanya semua biaya ditanggung pemerintah. Kami siapkan anak-anak ikut seleksi ketat karena berharap pendidikan unggulan ini gratis. Tapi lima bulan kemudian muncul surat tagihan Rp2,6 juta. Kami semua kaget,” kata Arif saat ditemui usai rapat di DPRD Kaltim.

Menurut Arif, kebijakan itu sangat memberatkan.

Mayoritas wali murid, terutama yang berasal dari luar Samarinda, bukan dari kalangan mampu.

“Kalau ujung-ujungnya bayar, buat apa dipaksakan? Kami siap anak kami keluar dari asrama kalau pemerintah tetap pungut biaya,” ujarnya tegas.

Arif juga menyebut sejumlah orang tua sudah diminta membayar biaya air dan listrik sejak awal.

“Ada yang sudah bayar dua bulan, bahkan tiga bulan. Alasannya untuk air dan listrik asrama,” ujarnya.