ARUSBAWAH.CO -  Bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera kembali membuka fakta serius mengenai kerusakan ekologis dan besarnya potensi kerugian ekonomi.

Berdasarkan hasil pemodelan terbaru tim CELIOS per 30 November 2025 yang dilihat redaksi Arusbawah.co pada Kamis (04/12/2025), kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan masyarakat di provinsi terdampak, tetapi juga memberi dampak signifikan pada ekonomi nasional.

Hutan Menyusut, Risiko Bencana Ekologis Meningkat

Kerusakan hutan menjadi penyebab utama meningkatnya risiko ekologis di Sumatera.

Proporsi tutupan hutan Indonesia terus menurun dari tahun ke tahun.

• Forest rent turun dari 0,81% PDB (2000) menjadi hanya 0,42% (2021).
• Penurunan ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi dari hutan makin melemah akibat masifnya konversi lahan.
• Fungsi ekologis hutan sebagai penyerap karbon (carbon sink) dan penyangga keanekaragaman hayati semakin hilang, memperbesar potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kebakaran.

Desa Tambang Lebih Rentan Terhadap Bencana

Analisis CELIOS menunjukkan desa yang berbasis sektor pertambangan memiliki risiko ekologis lebih tinggi dibanding desa non-tambang.

Temuannya antara lain:

• Akses air minum bersih lebih sulit di desa tambang.
• Potensi pencemaran tanah jauh lebih tinggi.
• Risiko banjir dan kebakaran lahan meningkat.
• Meski begitu, potensi pencemaran udara justru cenderung lebih rendah dibanding desa non-tambang.

Asumsi Perhitungan Kerugian Ekonomi Banjir Sumatera

Kerugian ekonomi dihitung dari lima komponen utama:

1. Kerusakan rumah: Rp30 juta per unit.
2. Kerusakan jembatan: biaya pembangunan ulang Rp1 miliar per jembatan.
3. Kehilangan pendapatan keluarga: dihitung dari pendapatan harian rata-rata tiap provinsi × 20 hari kerja.
4. Kerusakan lahan sawah: potensi kehilangan Rp6.500/kg, dengan 1 hektare menghasilkan 7 ton gabah.
5. Perbaikan jalan: Rp100 juta per 1000 meter.

Dampak Terhadap Ekonomi Regional dan Nasional

Hasil pemodelan menunjukkan dampak banjir Sumatera tidak hanya bersifat lokal, tetapi mengganggu arus logistik dan konsumsi di tingkat nasional.

• Ketika transportasi terputus akibat banjir, distribusi barang konsumsi dan kebutuhan industri ikut terganggu.
• PDB nasional turun Rp68,67 triliun, atau setara 0,29%.
• Provinsi lain ikut terdampak melemahnya arus barang dari Sumatera, terutama dari Sumatera Utara yang merupakan simpul industri besar.
• Ekonomi Aceh menyusut 0,88%, setara Rp2,04 triliun.

Kerugian Lebih Besar dari Sumbangan Sektor Tambang dan Sawit

Data CELIOS menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari tambang dan sawit jauh dari cukup untuk menutup kerugian akibat banjir.

1. Kerugian nasional Rp68,6 triliun jauh lebih besar dibanding penerimaan PHT (Penjualan Hasil Tambang) sebesar Rp16,6 triliun per Oktober 2025.
2. Aceh rugi Rp2,04 triliun, sementara PNBP tambang Aceh hanya Rp929 miliar (hingga 31 Agustus 2025).
3. Kontribusi DBH Sawit Aceh hanya Rp12 miliar, dan DBH Minerba Rp56,3 miliar—nilai yang sangat kecil dibanding kerugian akibat banjir.

Moratorium Tambang dan Sawit Jadi Mendesak

CELIOS merekomendasikan langkah tegas pemerintah setelah banjir besar ini:

• Moratorium izin tambang baru, termasuk larangan perluasan wilayah tambang.
• Evaluasi total semua perusahaan pemegang izin tambang.
• Penagihan reklamasi agar kerusakan tidak terus berulang.

Rekomendasi serupa juga berlaku untuk sektor sawit. Studi CELIOS bersama Koalisi Moratorium Sawit (2024) menunjukkan kebijakan moratorium dan replanting mampu:

• menciptakan kontribusi ekonomi berkelanjutan hingga tahun 2045,
• serta menyerap tenaga kerja hingga 761 ribu orang.

Angka ini jauh lebih besar dibanding keuntungan jangka pendek dari pembukaan lahan baru yang justru mempercepat deforestasi dan meningkatkan risiko bencana. (pra)