1. Status hukum penghasilan atau honorarium yang diterima pejabat negara dari rangkap jabatan sebagai komisaris, mengingat sudah ada larangan dari MK.
2. Penilaian syariat Islam terhadap penghasilan tersebut, apakah halal, syubhat, atau haram.
3. Panduan bagi umat Islam, khususnya pejabat negara, agar pengelolaan keuangan negara berjalan sesuai prinsip keadilan, amanah, dan transparansi.

Melalui permohonan tersebut, CELIOS berharap MUI dapat memberikan fatwa yang jelas dan komprehensif, sehingga masyarakat maupun pejabat negara memperoleh panduan yang tepat dalam menyikapi isu penghasilan dari jabatan rangkap.

CELIOS menilai langkah ini penting untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, serta menjamin bahwa prinsip syariah dijadikan rujukan dalam praktik pengelolaan keuangan negara. (pra)