ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengambil langkah tegas dengan membatasi jumlah beras yang masuk ke Bulog.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya antisipasi menyusul temuan Kementerian Pertanian terkait praktik pengoplosan beras yang belakangan marak ditemukan di sejumlah daerah di Indonesia.

Isu beras oplosan menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan pokok masyarakat.

Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Gubernur Kaltim, H. Seno Aji, menegaskan pihaknya tidak tinggal diam.

Pemprov terus memantau peredaran beras di lapangan serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak tegas para pelaku.

“Kita sekarang membatasi jumlah beras yang masuk ke Bulog supaya tidak terkena beras oplosan yang beredar di lapangan,” ujar Seno Aji, Senin (21/7/2025).

Selain melindungi konsumen, langkah ini juga dimaksudkan untuk mendukung petani lokal.