Menurut Sigit, keberhasilan penataan lingkungan hanya dapat terjaga jika ada kesinambungan antara kebijakan provinsi dan pemerintah kota. 

Layanan dasar, termasuk penyediaan air bersih dan penguatan sistem PDAM, harus direncanakan dengan strategi yang matang agar tidak putus di tengah jalan.

“Ini baru tahap awal, bukan penyelesaian,” lanjutnya. 

Ia juga menekankan pentingnya merespons kebutuhan infrastruktur dasar secara cepat, mengingat mayoritas penduduk Kaltim tinggal di kota besar seperti Balikpapan. 

Koordinasi lintas pemerintahan menjadi faktor kunci agar program penataan lingkungan berjalan konsisten dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat.

“Kita butuh kolaborasi yang konsisten antara Pemprov dan Pemkot agar layanan ini benar-benar bisa dirasakan masyarakat,” pungkas Sigit. 

Menurutnya, kolaborasi yang berkelanjutan dan perencanaan matang menjadi penentu agar perbaikan lingkungan tidak hanya bersifat sementara, melainkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kualitas hidup warga Balikpapan. (adv)