ARUSBAWAH.CO - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai mengambil langkah tegas setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan puluhan aset milik daerah dipakai pihak lain selama bertahun-tahun tanpa memberikan manfaat finansial bagi pemerintah.

Temuan lembaga auditor itu mengindikasikan adanya potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai signifikan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltim, Munawar, menuturkan bahwa penanganan aset kini menjadi pekerjaan utama di era Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.

Ia menjelaskan bahwa BPK RI Perwakilan Kaltim sudah meminta Pemprov untuk menindak semua penggunaan aset oleh pihak ketiga yang tidak memiliki payung hukum maupun kontribusi resmi.

“BPK menegaskan, setiap aset pemerintah yang digunakan pihak lain harus menghasilkan income. Faktanya, banyak yang digunakan tanpa membayar,” jelas Munawar, Sabtu 15 November 2025

Salah satu kasus yang disorot terletak di area vorvo Samarinda, tempat pedagang bunga beroperasi bertahun-tahun tanpa membayar retribusi atau mengikuti skema pemanfaatan aset yang sah.

Kegiatan perdagangan berlangsung setiap hari, namun tidak pernah tercatat sebagai pemasukan daerah.