“Tak mungkin para pihak ini tidak tahu. Ini harus didesak publik, disampaikan ke publik. APBD itu uang rakyat, bukan uang segelintir pejabat atau sekelompok orang,” ucapnya.

Purwadi sampaikan pula bahwa dari penjelasan yang muncul saat ini, malah terkesan lempar-lemparan.

Diketahui, dalam sambutannya di salah satu acara, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik sampaikan bahwa dirinya tak cawe-cawe akan urusan BKT ini.

“Jadi lempar-lemparan kan? Sekda itu kan menyiapkan saja, namanya sekda kan sekretaris daerah. Kebijakan apapun, pasti dua-duanya paham (Sekda dan Pj),” katanya.

Senada dengan Purwadi, Saiful Bachtiar, Dosen Fisip Unmul juga memberikan kritiknya akan Beasiswa Kaltim ini. Dia pun sepaham dengan harus adanya penjelasan dari legislatif dan eksekutif dalam persoalan ini.

“Pertama, terkait kebijakan mengurangi beasiswa ini, apakah sudah kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Kaltim? Ini perlu transparan. Kedua belah pihak harus bertanggung jawab dan menjelaskan,” katanya.

Poin selanjutnya adalah soal alasan dari pihak Pemprov atau pihak DPRD Kaltim yang seharusnya dapat diberikan secara ilmiah, mengenai dasar dilakukannya pemangkasan Beasiswa Kaltim ini.

Saiful Bachtiar sejauh ini, melihat alasan dari pemangkasan beasiswa Kaltim belum bisa dipertanggungjawabkan secara publik.

“Kedua, apakah dalam mengurangi anggaran itu, Pemprov sudah melakukan semacam evaluasi. Dasarnya itu apa sampai mengurangi anggaran?,” ucapnya.

“Alasan masih perlu diberikan yang lebih ilmiah. Alasan terlalu dangkal kalau dilihat dari Pj Gubernur atau dari Pemprov Kaltim. Penjelasannya dari Pemprov saya melihatnya lebih ke politis,” katanya lagi.

Dasar pemotongan inilah yang ditekankan Saiful Bachtiar, darimana bisa mendapatkan dasar hingga akhirnya diputuskan pemangkasan beasiswa.

“Logikanya harus bisa diterima secara ilmiah. Di tahun-tahun sebelumnya saja, ratio kan masih banyak pengaju daripada yang dapat. Bagaimana bisa jika peminat (demand)-nya masih banyak tetapi malah anggaran beasiswanya dipangkas,” katanya.

Hal ketiga, yang disorotnya adalah soal evaluasi dari Beasiswa Kaltim Tuntas. Dia nilai, ada beberapa hal yang kurang sempurna.

Contohnya untuk beasiswa stimulan, dari sisi prestasi, standar IPK disamakan, antara pelajar dari ilmu sosial dan ilmu exact.

Lalu soal beasiswa stimulan, juga disamakan antara beasiswa ke mahasiswa yang SPP-nya tinggi dan rendah.

“Misalnya, untuk UKT yang tinggi di Kedokteran dengan SPP sekitar Rp 20 jutaan, stimulannya juga sama, sekitar Rp 6 juta, dengan stimulan yang diberikan kepada mahasiswa yang di fakultas dengan SPP sekitar Rp 3 jutaan. Logika apa yang digunakan untuk tentukan standar tadi,” katanya. (pra)