“Saya hanya menjalankan tugas, mengenai ini tanyakan ke Pak Pj Akmal Malik, Bappeda,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat dirinya hadir pada pelantikan Pj Bupati PPU di Pendopo Odah Etam, 19 September lalu sudah memberikan bantahan bahwa dirinya tak cawe-cawe soal anggaran, termasuk anggaran Beasiswa Kaltim.

“Saya tidak pernah cawe-cawe di anggaran,” kata Akmal Malik.

Dia sampaikan bahwa soal anggaran beasiswa, sepenuhnya diurus oleh tim anggaran daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni.

“Anggaran semua saya serahkan kepada tim anggaran daerah yang diketuai Sekda (Sri Wahyuni) dan dibahas bersama Banggar (badan anggaran) DPRD Kaltim,” tegas Akmal.

Sebagai informasi, pada 2023 lalu, anggaran Beasiswa Kaltim ada di angka Rp 500 Miliar.

Angka ini bersumber dari dua pos mata anggaran yakni Rp 375 Miliar dari APBD Murni Kaltim 2023, serta Rp 125 Miliar dari APBD Perubahan Kaltim 2023.

Sementara untuk tahun 2024 ini, angka totalnya hanya Rp 220 Miliar.

Terinci, dari pos APBD Murni Kaltim 2024 senilai Rp 200 Miliar dan di APBD Perubahan Rp 20 Miliar.

Sebelumnya, dua akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda juga berikan pandangannya akan Beasiswa Kaltim yang pada 2024 ini anggarannya tak sebesar 2023.

Pertama, adalah Purwadi Purwoharsojo, Dosen Fakultas Ekonomi (Fekon) Unmul Samarinda, yang menyebut, anggaran yang tak lagi sama dibandingkan tahun lalu itu, perlu diklarifikasi oleh pemerintah, mengapa sampai terjadi penurunan.

“Ini memang harus diklarifikasi. Itu dipindah ke mana (anggaran) duit kan tak sedikit. Banyak orang terbantu dari beasiswa ini, ketika dipangkas harus dijelaskan,” ucapnya.

Pihak-pihak yang dinilainya harus klarifikasi pun disebut jelas.

“Pak Pj (gubernur) harus klarifikasi itu, Bu Sekda, Bappeda, dan Komisi IV. Karena anggaran itu kan tidak terjadi dengan sendirinya tanpa kesepakatan kedua belah pihak,” ucapnya.

“Kan ada pengganggaran dan pengawasan. Kemana, ngapain aja selama ini Komisi IV? Pasti ada RDP kan, hearing, pengusulan anggaran dari dinas-dinas, OPD terkait itu. Pasti dia paham,” lanjutnya lagi.

Dia katakan lagi, soal pemangkasan ini, tak mungkin para pihak disebut di atas tak tahu sama sekali.