ARUSBAWAH.CO - Calon Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor buka-bukaan soal anggaran Beasiswa Kaltim saat dirinya memberikan sambutan pada acara Pengukuhan Tim Koalisi Partai di Hotel Mesra Samarinda, Rabu (2/10/2024).

Di kesempatan itu, meski belum membeberkan detail, dirinya sempat menyebut bahwa anggaran beasiswa itu dikurangi.

"Saya mau tahu, karena tidak diurusi, kita sudah menganggarkan yang namanya beasiswa Kaltim, dikurangin 20 persen oleh Pj," kata Isran Noor.

Ia kemudian melanjutkan bahwa pengurangan anggaran Beasiswa Kaltim itu, tak lepas pula dari adanya proyek pokok pikiran (pokir) di DPRD Kaltim.

"Pj diajak kerjasama proyek pokir, Kalau tetap biaya BKT, tidak dapat fisiknya. Kalau jadi pokir, dapatlah 10 persen. Dan kerjasama dengan oknum partai tertentu di DPRD Kaltim," katanya lagi.

Dia katakan lagi, bahwa apa yang disampaikan itu, bukanlah fitnah, melainkan fakta.

"Itu bukan fitnah, tapi fakta. Saya tidak pernah takut bicara benar. Urat takut saya itu hilang, putus sudah selalu bicara kebenaran," kata Isran.

Soal Beasiswa Kaltim ini, sebelumnya juga mendapat beragam tanggapan dari berbagai pihak.

Tim redaksi sudah mewawancarai Ketua BP-BKT (Badan Pengelola Beasiswa Kaltim) Iman Hidayat di ruang kerjanya beberapa hari lalu.

Di kesempatan itu, Iman sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa anggaran beasiswa yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun ini sebesar Rp 200 miliar.

Lalu, pada APBD Perubahan 2024, ditambah lagi senilai Rp 20 Miliar.

“Dalam anggaran perubahan, anggaran beasiswa ditambah Rp 20 miliar,” jelasnya.

Iman menuturkan, meskipun ada pemangkasan anggaran, tetap ada tambahan alokasi untuk tahun ini, yakni sebesar Rp 20 miliar.

Dari tambahan ini, Rp 8 miliar dialokasikan untuk beasiswa kerjasama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta yang mahasiswanya berkuliah di ISBI Kaltim, dan sisanya Rp 12 miliar digunakan untuk perpanjangan beasiswa bagi mahasiswa yang sedang menempuh studi.

“Untuk ISI, karena memiliki akreditasi A dan porsinya cukup besar, anggaran tetap dialokasikan meski mengalami penurunan. Proses perkuliahan masih berjalan dengan anggaran beasiswa yang ada,” tuturnya.

Lalu, mengenai perihal anggaran yang berbeda ditahun 2023 dengan 2024, Iman menegaskan bahwa pihaknya bukan ranah kewenangan.

“Saya hanya menjalankan tugas, mengenai ini tanyakan ke Pak Pj Akmal Malik, Bappeda,” pungkasnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat dirinya hadir pada pelantikan Pj Bupati PPU di Pendopo Odah Etam, 19 September lalu sudah memberikan bantahan bahwa dirinya tak cawe-cawe soal anggaran, termasuk anggaran Beasiswa Kaltim.

“Saya tidak pernah cawe-cawe di anggaran,” kata Akmal Malik.

Dia sampaikan bahwa soal anggaran beasiswa, sepenuhnya diurus oleh tim anggaran daerah, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni.

“Anggaran semua saya serahkan kepada tim anggaran daerah yang diketuai Sekda (Sri Wahyuni) dan dibahas bersama Banggar (badan anggaran) DPRD Kaltim,” tegas Akmal.

Sebagai informasi, pada 2023 lalu, anggaran Beasiswa Kaltim ada di angka Rp 500 Miliar.

Angka ini bersumber dari dua pos mata anggaran yakni Rp 375 Miliar dari APBD Murni Kaltim 2023, serta Rp 125 Miliar dari APBD Perubahan Kaltim 2023.

Sementara untuk tahun 2024 ini, angka totalnya hanya Rp 220 Miliar.

Terinci, dari pos APBD Murni Kaltim 2024 senilai Rp 200 Miliar dan di APBD Perubahan Rp 20 Miliar.

Sebelumnya, dua akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda juga berikan pandangannya akan Beasiswa Kaltim yang pada 2024 ini anggarannya tak sebesar 2023.

Pertama, adalah Purwadi Purwoharsojo, Dosen Fakultas Ekonomi (Fekon) Unmul Samarinda, yang menyebut, anggaran yang tak lagi sama dibandingkan tahun lalu itu, perlu diklarifikasi oleh pemerintah, mengapa sampai terjadi penurunan.

“Ini memang harus diklarifikasi. Itu dipindah ke mana (anggaran) duit kan tak sedikit. Banyak orang terbantu dari beasiswa ini, ketika dipangkas harus dijelaskan,” ucapnya.

Pihak-pihak yang dinilainya harus klarifikasi pun disebut jelas.

“Pak Pj (gubernur) harus klarifikasi itu, Bu Sekda, Bappeda, dan Komisi IV. Karena anggaran itu kan tidak terjadi dengan sendirinya tanpa kesepakatan kedua belah pihak,” ucapnya.

“Kan ada pengganggaran dan pengawasan. Kemana, ngapain aja selama ini Komisi IV? Pasti ada RDP kan, hearing, pengusulan anggaran dari dinas-dinas, OPD terkait itu. Pasti dia paham,” lanjutnya lagi.

Dia katakan lagi, soal pemangkasan ini, tak mungkin para pihak disebut di atas tak tahu sama sekali.

“Tak mungkin para pihak ini tidak tahu. Ini harus didesak publik, disampaikan ke publik. APBD itu uang rakyat, bukan uang segelintir pejabat atau sekelompok orang,” ucapnya.

Purwadi sampaikan pula bahwa dari penjelasan yang muncul saat ini, malah terkesan lempar-lemparan.

Diketahui, dalam sambutannya di salah satu acara, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik sampaikan bahwa dirinya tak cawe-cawe akan urusan BKT ini.

“Jadi lempar-lemparan kan? Sekda itu kan menyiapkan saja, namanya sekda kan sekretaris daerah. Kebijakan apapun, pasti dua-duanya paham (Sekda dan Pj),” katanya.

Senada dengan Purwadi, Saiful Bachtiar, Dosen Fisip Unmul juga memberikan kritiknya akan Beasiswa Kaltim ini. Dia pun sepaham dengan harus adanya penjelasan dari legislatif dan eksekutif dalam persoalan ini.

“Pertama, terkait kebijakan mengurangi beasiswa ini, apakah sudah kesepakatan antara Pemprov dan DPRD Kaltim? Ini perlu transparan. Kedua belah pihak harus bertanggung jawab dan menjelaskan,” katanya.

Poin selanjutnya adalah soal alasan dari pihak Pemprov atau pihak DPRD Kaltim yang seharusnya dapat diberikan secara ilmiah, mengenai dasar dilakukannya pemangkasan Beasiswa Kaltim ini.

Saiful Bachtiar sejauh ini, melihat alasan dari pemangkasan beasiswa Kaltim belum bisa dipertanggungjawabkan secara publik.

“Kedua, apakah dalam mengurangi anggaran itu, Pemprov sudah melakukan semacam evaluasi. Dasarnya itu apa sampai mengurangi anggaran?,” ucapnya.

“Alasan masih perlu diberikan yang lebih ilmiah. Alasan terlalu dangkal kalau dilihat dari Pj Gubernur atau dari Pemprov Kaltim. Penjelasannya dari Pemprov saya melihatnya lebih ke politis,” katanya lagi.

Dasar pemotongan inilah yang ditekankan Saiful Bachtiar, darimana bisa mendapatkan dasar hingga akhirnya diputuskan pemangkasan beasiswa.

“Logikanya harus bisa diterima secara ilmiah. Di tahun-tahun sebelumnya saja, ratio kan masih banyak pengaju daripada yang dapat. Bagaimana bisa jika peminat (demand)-nya masih banyak tetapi malah anggaran beasiswanya dipangkas,” katanya.

Hal ketiga, yang disorotnya adalah soal evaluasi dari Beasiswa Kaltim Tuntas. Dia nilai, ada beberapa hal yang kurang sempurna.

Contohnya untuk beasiswa stimulan, dari sisi prestasi, standar IPK disamakan, antara pelajar dari ilmu sosial dan ilmu exact.

Lalu soal beasiswa stimulan, juga disamakan antara beasiswa ke mahasiswa yang SPP-nya tinggi dan rendah.

“Misalnya, untuk UKT yang tinggi di Kedokteran dengan SPP sekitar Rp 20 jutaan, stimulannya juga sama, sekitar Rp 6 juta, dengan stimulan yang diberikan kepada mahasiswa yang di fakultas dengan SPP sekitar Rp 3 jutaan. Logika apa yang digunakan untuk tentukan standar tadi,” katanya. (pra)