.webp)
ARUSBAWAH.CO - Jelang Iduladha, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengambil langkah cepat untuk memastikan distribusi BBM (Bahan Bakar Minyak) tetap lancar.
Ia undang perwakilan Pertamina dan Patra Niaga ke Balai Kota pada Jumat (23/5), membahas potensi gangguan pasokan seperti yang sebelumnya terjadi di Balikpapan.
Meskipun berlangsung dalam suasana santai di Teras Anjungan Karangmumus, pertemuan ini memiliki tujuan serius: mencegah terjadinya kelangkaan BBM di Samarinda.
“Lebih baik kita antisipasi lebih awal. Kalau sudah terjadi kelangkaan, semua pihak akan kesulitan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan Pertamina,” kata Andi Harun.
Dalam pertemuan itu, mereka meninjau data distribusi dari 30 SPBU di Samarinda. Hasilnya menunjukkan bahwa secara keseluruhan stok BBM masih cukup aman. Namun, beberapa SPBU mengalami gangguan pasokan karena masalah internal, terutama terkait sistem pembayaran di muka yang diterapkan Pertamina.
Andi Harun menjelaskan bahwa SPBU yang kekurangan modal sering kesulitan memenuhi ketentuan pembayaran di awal, sehingga distribusi BBM ke lokasi tersebut terhambat. Ia pun meminta jajaran teknis kota untuk segera mengidentifikasi SPBU-SPBU yang bermasalah agar bisa dibina dan dicarikan solusinya.
“Kita perlu tahu akar masalahnya sejak awal agar bisa dibantu. Bukan untuk menyalahkan, tapi mencari solusi bersama,” tegasnya.
Andi juga menegaskan bahwa meski sempat ada pengalihan pasokan BBM ke Balikpapan, distribusi di Samarinda tetap berjalan normal. Ia menyebut Samarinda punya peran penting dalam rantai distribusi energi di Kalimantan Timur, karena selain melayani kebutuhan kota sendiri, juga menyuplai daerah seperti Tenggarong dan Kutai Barat.
Masalah lain yang dibahas adalah praktik pengetapan BBM yang masih terjadi meski sudah ada sistem barcode.
Ia menyebut masih ditemukan oknum yang memanipulasi pengisian BBM dengan cara mengantre berulang menggunakan kendaraan dan barcode yang sama. Hal ini disinyalir dilakukan dengan memodifikasi tangki kendaraan agar bisa mengisi lebih dari kuota yang diizinkan.
"Satu barcode maksimal 40 liter. Tapi ada yang antre lagi setelah isi pertama. Ini jelas pelanggaran,” katanya.
Sayangnya, dari 30 SPBU di Samarinda, hanya dua yang sudah menerapkan sistem pengawasan berbasis kamera dan barcode yang bisa mendeteksi kendaraan pengisi secara akurat. SPBU lainnya belum dilengkapi sistem tersebut.
Untuk itu, Pemkot mempertimbangkan beberapa solusi: meminta Pertamina berinvestasi memasang alat di semua SPBU, mewajibkan SPBU melengkapi teknologi pengawasan, atau menyediakan bantuan dana jika alatnya cukup terjangkau.
Tak hanya itu, Wali Kota juga mengusulkan pendirian SPBU khusus untuk kendaraan operasional milik pemerintah. Menurutnya, langkah ini akan mempercepat pelayanan dan mengurangi antrean di SPBU umum.
“Kalau Pertamina mengizinkan, kita bisa operasikan SPBU sendiri untuk kendaraan dinas seperti truk sampah atau ambulans. Ini bisa dikelola BUMD,” jelasnya.
Andi Harun berharap langkah-langkah tersebut bisa memperkuat sistem distribusi BBM di Samarinda, bukan hanya untuk menghindari krisis, tapi juga membangun sistem yang lebih tangguh dan adil untuk ke depannya. (wan)
