Diah menilai, saat ini pemilihan kepala daerah secara langsung memunculkan tren politik dinasti. Hampir merata di tiap-tiap daerah tumbuhnya ‘Keluarga Berkuasa’.

Bahkan tren politik dinasti ini kemudian menjadi virus yang menular hingga tingkat kepemimpinan nasional. Joko Widodo yang memulai karir sebagai Walikota Surakarta, membawa tren ‘Keluarga Berkuasa’ ke tingkat nasional.

Lingkaran keluarga yang diperluas hingga lembaga penegak hukum dan konstitusi, memungkin putranya duduk sebagai Wakil Presiden lewat ‘Mahkamah Keluarga’.

Fakta menguatnya Politik Dinasti ini terkuak lewat penelusuran yang dilakukan oleh Indonesia Coruption Watch. ICW juga menemukan 33 dari 37 provinsi terafiliasi dengan dinasti politik.

Menguatnya politik dinasti ternyata menjadi salah satu faktor penyumbang peningkatan angka korupsi.

Kekuasaan yang dikelola oleh sekelompok orang dekat membuat kolusi dan nepotisme meninggi.

"Masyarakat muak dengan tingkah dan polah ‘Keluarga Berkuasa’ dan lingkaran pejabat yang dekat dengannya yang kerap menunjukkan cara dan pola hidup bermewah-mewah. Pemilu yang disebut sebagai pesta demokrasi, ternyata merupakan pestanya kelompok kecil yang kemudian kehidupannya berubah drastis, sementara masyarakat tetap menderita dan hanya dihibur dengan bantuan-bantuan yang diambil dari pendapatan negara dan daerah," pungkas Diah. (pra)