Untuk itu, melalui aksi ini, Komite HAM mengajak masyarakat untuk melakukan mosi tidak percaya terhadap ketujuh institusi yang paling rajin korupsi ini jika tidak menunjukkan niat untuk membersihkan dirinya sendiri dari perilaku koruptif.

"Karena korupsi demokrasi terluka dan masa depan bersama kita menjadi suram. Korupsi yang telah menjadi kanker stadium akhir ini membuat semua inisiatif pemulihan lingkungan, pembangunan berkelanjutan, ekonomi hijau dan mitigasi perubahan iklim menjadi solusi omong kosong belaka," katanya.

Adanya golput yang cukup tinggi dalam pelaksanaan Pilkada 2024 dinilai menunjukkan tanda kejengahan masyarakat akan proses politik saat ini.

Data yang dirilis oleh LSI Denny JA rata-rata golput di 7 provinsi terbesar Indonesia yakni Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan pada Pilkada 2024 adalah 37,63 persen.

Jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya (Pilkada 2019), terjadi kenaikan rata-rata angka golput sebesar 6,23 persen.

"Analisis positif mengkaitkan rendahnya angka partisipasi pemilih dengan kelelahan atau kebosanan setelah dinamika tahun politik yang panjang pada Pemilu Legislatif dan Presiden 2024 lalu," jelas Diah, perwakilan dari Komite HAM dalam rilis yang diterima tim redaksi.

Dia menduga pula tingginya angka golput dalam Pilkada Serentak 2024 juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah pada para calon yang berkontestasi.

"Masyarakat tak yakin seberapa besar para pemimpin daerah terpilih akan merubah kehidupan mereka. Masyarakat sesungguhnya juga sudah jenggah dengan tren yang terjadi paska regim pemilu langsung dalam pemilihan kepala daerah," ujarnya.