Herianto juga mengingatkan pengalaman buruk mahasiswa terkait kebijakan kampus yang sering kali membebani biaya.

“Kami pernah memperjuangkan pembatalan kenaikan UKT (Uang Kuliah Tunggal) dan IPI (Iuran Pengembangan Institusi) yang sangat tinggi,” jelasnya.

Menurutnya, jika kampus terlibat dalam pengelolaan tambang, mahasiswa berpotensi menanggung beban finansial lebih berat ketika terjadi kerugian.

“Jika tambang mengalami kerugian, siapa yang akan menanggung? UKT dan IPI mahasiswa pasti naik,” lanjutnya.

Kritikan juga disampaikan oleh Herianto terhadap kemampuan perguruan tinggi dalam mengelola tambang, mengingat kampus tidak memiliki pengalaman dalam sektor tersebut.

“Bahkan ahli tambang pun tidak langsung sukses mengelola tambang tanpa risiko. Jika kampus ikut, mahasiswa pasti dilibatkan, dan beban finansial mereka akan meningkat,” ujar Herianto.

Di samping itu, BEM SI juga melontarkan kritik terhadap pemerintah terkait kebijakan pengesahan RUU Minerba yang lebih cepat diproses dibandingkan dengan RUU Perampasan Aset yang sudah didorong sejak 2008.