Dana ini disalurkan kepada pemerintah kabupaten dan kota sebagai bagian dari distribusi pendapatan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sementara itu, belanja bantuan keuangan ditetapkan sekitar Rp1,13 triliun.

Bantuan keuangan ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota maupun kebutuhan tertentu yang menjadi prioritas daerah.

Besarnya alokasi belanja transfer menunjukkan posisi strategis pemerintah provinsi dalam mendistribusikan kemampuan fiskal kepada daerah kabupaten/kota.

Anggaran ini berdiri terpisah dari belanja operasi yang mencapai sekitar Rp8,16 triliun maupun belanja modal sekitar Rp1,06 triliun.

Dalam struktur APBD 2026, belanja transfer hanya berada di bawah belanja operasi dari sisi nominal.